TULUNGAGUNGTIMES - Aksi damai yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Tulungagung tentang diterapkannya kebijakan kenaikan NJOP yang berdampak pada naiknya SPPT PBB-P2 Tahun 2021 hari ini, Senin (05/04/2021), menghasilkan 3 kesepakatan yang ditandatangai oleh Perwakilan Mahasiswa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung.
Diketahui, 3 kesepatan tersebut antara lain :
Baca Juga : Polemik Nelayan Kompresor Direspon Komisi II DPRD Trenggalek
1. Stimulus yang diberikan tidak akan dicabut/ dikurangi dalam kurun waktu 3 tahun.
2. Pemerintah daerah akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sesegera mungkin per kecamatan.
3. Surat pernyataan keberatan dari wajib pajak akan diselesaikan maksimal 7 hari.
Hal ini dikatakan oleh Kooordinator Lapangan (Korlap) Aksi Mahda Fuad Amirudin. Menurutnya, aksi damai yang dilakukannya telah menghasilkan beberapa 3 kesepakatan antara mahasiswa dengan perwakilan Pemkab Tulungagung. "Iya, tadi sudah menghasilkan kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda dan Sekda," kata Mahda usai aksi, Senin (05/04/2021).
Sebagai Korlap Aksi, Mahda mengaku belum begitu puas dengan kesepakatan yang telah ditandatanganinya bersama perwakilan Pemkab, karena yang menjadi target keinginan dari aksinya adalah adanya evaluasi terhadap kenaikan SPPT PBB-P2.
Dijelaskan olehnya, evaluasi yang dimaksud adalah meninjau ulang hasil kajian dari konsultan independen dari pihak ketiga yang merumuskan nilai kenaikan NJOP di Tulungagung karena angka kenaikannya dirasa masih cukup tinggi meskipun sudah ada stimulus.
Baca Juga : Pro Kontra Jokowi-Prabowo Jadi Saksi Nikah Atta dan Aurel
"Kenaikan yang tidak rasional, sangat tidak rasional, apalagi dalih yang dipakai adalah 6 tahun tidak mengalamai kenaikan," tutupnya.
Sebelumnya, aksi damai yang dilakukan oleh BEM se Tulungagung diawali Long March dari Alun-alun Tulungagung menuju Kantor Pemkab Tulungagung. Ada 4 indikator seruan aksi damai yang dituliskan pada pamflet. Pertama, kenaikan SPPT PBB-P2 tahun 2021 yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2020.
Kedua, kenaikan jumlah Nilai Jual Objek Pajak yang tidak proposional. Ketiga, besaran stimulus yang tidak merata. Keempat, tidak adanya sosialisasi ke masyarakat terkait kenaikan SPPT PBB-P2.
