KEDIRITIMES - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Acara ini dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri dan secara daring melalui zoom meeting, pada Senin (29/3/2021).
Dalam Musrenbang tingkat kota ini, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menjelaskan, permasalahan atau isu strategis RKPD Kota Kediri tahun 2022. Pertama, pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat dampak Covid-19. Caranya dengan pemulihan usaha mikro dari dampak Covid-19, peningkatan jumlah wirausaha baru, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya, serta peningkatan cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional / Universal Health Coverage.
Baca Juga : Kecam Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis, Organisasi Wartawan Kediri Desak Kapolri Bertindak
“Kedua, penyediaan jaringan pengaman sosial sebagai antisipasi dampak Covid-19,” katanya.
Ketiga, lanjut Abdullah, peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia, dengan cara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Selanjutnya yang keempat, pembangunan infrastruktur dan tata kota dengan penyediaan infrastruktur berbasis lingkungan melalui Prodamas Plus, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan (terutama drainase dan trotoar), serta antisipasi adanya pembangunan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung dan pembangunan Bandara Kediri agar berdampak positif bagi masyarakat Kota Kediri.
Tak hanya itu, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa permasalahan atau isu strategis RKPD Kota Kediri 2022 juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Diantaranya dengan cara peningkatan RTH baik skala kelurahan maupun kota dan peningkatan ketahanan bencana dengan peningkatan kelurahan tangguh bencana.
Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang prima. Dengan cara penerapan Zona Integritas dan WBBK/WBBM pada layanan publik. Terakhir, optimalisasi kerjasama daerah dalam rangka percepatan pembangunan, dengan mendorong pembangunan TPA regional dan mendorong terwujudnya ring road Kota Kediri.
Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Wali Kota Kediri mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan tema rancangan RKPD Kota Kediri tahun 2022 yaitu 'Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Infrastruktur Daerah.
Pemulihan ini didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prioritas nasional dan Jawa Timur. Prioritas Kota Kediri pertama yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Baca Juga : Membuka Musda, Bupati Banyuwangi Ajak LDII Ikut dalam Pemulihan Ekonomi
Prioritas kedua yaitu pemerataan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Prioritas Kota Kediri ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Lalu Prioritas Kota Kediri keempat yaitu peningkatan harmonisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Prioritas Kota Kediri kelima yaitu penguatan infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan dasar. Prioritas Kota Kediri keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta mitigasi perubahan iklim. Dan terakhir Prioritas Kota Kediri ketujuh yaitu peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Kediri.
Wali Kota Kediri juga berpesan kepada seluruh perangkat agar meningkatkan komitmen pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Lalu juga untuk mempercepat capaian target kinerja pembangunan yang terdampak Covid-19.
“Kita tidak hanya berlari namun perlu terbang. Saya juga minta kepada setiap OPD minimal memiliki 3 inovasi program. Selain itu, untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi para stakeholders (pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan masyarakat). Serta melakukan evaluasi pembangunan daerah secara periodik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” terang Mas Abu.
Musyawarah ini juga dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Baju Trihaksoro mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto, Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Bakorwil 1 Madiun, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kediri, Kepala Instansi Vertikal Kota Kediri, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
