BLITARTIMES-Kabupaten Blitar dipastikan segera melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Kepastian untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar sesuai aturan pemerintah, Bupati Blitar Rini Syarifah melaksanakan peninjauan ke sejumlah lembaga pendidikan. Salah satunya kunjungan ke SMA Negeri Garum, Senin (22/3/2021).
“Kita ingin memastikan para pelajar mengikuti proses belajar mengajar sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Harapan saya perkelas ada Satgasnya. Jadi ada petugas yang memantau teman-temannya dalam hal penerapan prokes," kata Bupati Rini.
Baca Juga : Hari Pertama Pelaksanaan Belajar Tatap Muka, Begini Suasana Sekolah di Kota Blitar
Dalam kesempatan kunjungan ini Rini juga mengingatkan kepada seluruh peserta didik agar tetap mematuhi prokes karena hingga kini masih ditemukan kasus Covid-19 di Kabupaten Blitar. Sehingga saat mengikuti PTM, siswa siswi wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki kelas.
“Siswa harus disiplin prokes. Harapanya jika seluruh siswa disiplin dan menjalankan prokes dengan benar maka sekolah bisa segera dibuka 100 persen. Sehingga sektor pendidikan di Kabupaten Blitar akan kembali normal," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rangka mempersiapkan PTM, Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi khusus jajaran Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan rapat ini Rini menyampaikan, pelaksanaan PTM bagi lembaga jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Blitar akan mulai diberlakukan pada Selasa (23/03/2021). Untuk jumlah peserta didik sementara waktu dibatasi yakni sebesar 50 persen dari jumlah siswa setiap kelasnya.
Rini menambahkan, kebijakan dimulainya PTM ini Pemkab Blitar telah melakukan berbagai pertimbangan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Satgas Penanganan Covid-19 dan wali murid siswa. Dengan dilaksanakannya PTM diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.
Baca Juga : Realisasi APBD dan PAD, DPRD Kota Blitar Terima Kunjungan Kerja 2 Legislatif Daerah
“Di tahap awal ini yang masuk masih 50 persen. Nanti jika dalam pelaksanaannya tidak ada kendala maka jumlah peserta didik akan ditambah secara bertahap,” pungkasnya.
