free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

9 OPD Sumenep Diberi Raport Merah

Penulis : Syaiful Ramadhani - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

12 - Mar - 2021, 23:29

Placeholder
Sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi demo di Kantor Bupati Sumenep, Jl. Dr. Cipto. Dalam aksi itu, mahasiswa beri raport merah pada 9 OPD setempat (Foto: Ist/JatimTIMES)

SUMENEPTIMES - Sedikitnya ada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep mendapat 'Raport Merah' dari sejumlah aktivis mahasiswa.

Di antaranya, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinkes, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD dr. H. Moh. Anwar, PRKP & Cipta Karya, Dinsos dan Dinas Pendidikan Sumenep.

Baca Juga : Membanggakan, Disnaker dan Disdukcapil Kota Malang Raih Predikat Sangat Baik dari KemenPANRB

Raport merah itu diberikan saat sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), gelar aksi demo di depan kantor Pemkab setempat, Jumat (12/03/2021).

"Kami dengan teman-teman yang lain, mempunyai keluh kesah. Banyak kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Sumenep, yang dinilai kurang baik," kata korlap aksi, Andi Kholis saat ditemui usai aksi.

Ia mencontohkan seperti di Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep yang selama ini dinilai kurang pro aktif pada kasus-kasus bantuan langsung tunai yang diduga tidak tepat sasaran.

"Artinya kinerja Dinsos tersebut tidak begitu responsif menanggapi persoalan yang sedemikian," ujarnya menegaskan.

Persoalan lain seperti di Dinas Pendidikan (Disdik). Ia juga menilai instansi itu kurang peka terhadap kondisi lembaga pendidikan dalam menetapkan kebijakan, seperti pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang kurang efektif khusunya wilayah kepulauan.

"Di kepulaun kita ketahui bersama sangat sulit mendapatkan signal atau jaringan, belum lagi para siswa banyak yang tidak mempunyai handpone/hp," ucap Andi.

Sementara untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih kata Andi, dalam perumusan Perda kurang objektif, seperti halnya perencanaan Perda RTRW yang dari kemarin menuai kotro versi dari berbagai pihak.

"Ini harus segera dievaluasi oleh oleh para pihak yang berwenang," pintanya.

Baca Juga : Wujudkan Janji Kampanye, Santoso Target Bantuan untuk RT Segera Terealisasi

Sedangkan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi memberikan nilai plus pada mahasiswa dalam menanggapi seruan aksi tersebut. Sebab kata dia, para mahasiswa sudah berani menyampaikan aspirasinya secara langsung.

"Intinya semua aspirasi itu saya terima, baik secara tertulis dan lisan," kata Fauzi.

Ia juga berjanji, sebelumnya melakukan beberapa langkah kongkrit terkait tuntutan aktivis itu, pihaknya akan lebih dulu menginput data dan beberapa informasi dari internal Pemkab terlebih dahulu.

"Kita harus lihat, secara internal dan eksternal. Nanti kita akan padukan, dari luar seperti apa, dari dalam seperti apa, kita kan punya dapur sendiri," urai Suami Nia Kurnia Fauzi ini.

"Artinya kalau dari luar bisa saja raport merah, tapi kan belum tentu kalau dari dalam, bisa saja hijau, kuning, dan bahkan merah," tandasnya.


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Syaiful Ramadhani

Editor

Sri Kurnia Mahiruni