PAMEKASANTIMES - Puluhan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (10/03/2021)
Menurut demonstran, pupuk subsidi yang biasa digunakan oleh petani di kabupaten berjuluk Bumi Gerbang Salam itu masih langka, jikapun ditemukan, harganya sangat mahal.
Baca Juga : Setelah Mahasiswa, Kini Giliran Kiai di Sumenep Tolak Keras Pembangunan Tambang Fosfat
Bahkan massa aksi juga menyebut pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani di Bumi Gerbang Salam ada indikasi permainan dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
"Bahkan temuan kami di bawah, ada petani yang telah memiliki kartu tani tapi masih mendapat harga di atas HET, ini ada apa,"kata Korlap Aksi yang juga sebagai Ketua Umum GMNI Cabang Pamekasan Baika Barok.
Bahkan menurut data yang mereka punya, dari 41 kios dan distibutor yang ada di Pamekasan hanya 6 distributor dan kios yang memiliki izin operasional, sedangkan yang lain belum berizin.
"Pihak dinas terkait bahkan sering mengatakan akan selalu mengevaluasi dan menindaklanjuti, tetapi kenapa sampai hari ini kita hanya dapat sampah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan Ajib Abdullah menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Pamekasan sebenarnya masih aman. Hanya saja ada beberapa mekanisme yang perlu dilakukan sebelum pendistribusian.
Baca Juga : FGD Bareng Pramuka Saka Bhayangkara, Kapolres Gresik Harapkan Anggota Pramuka Jadi Contoh Disiplin Prokes
"Sebenarnya apalagi di bulan bulan sekarang pupuk kita sangat banyak tapi mekanisme harus kita lakukan, kalau tidak kita lakukan maka yang salah dinas lagi, misalnya di jor tanpa melihat FDKK, KTP, jadi kalau kita berikan tanpa itu nanti kita lagi yang salah," terangnya.
Terkait dengan kios tak berizin pihaknya juga akan segera mengambil langkah tegas dan memanggil sejumlah distributor untuk segera melengkapi izin tersebut.
“Jadi tuntuan pendemo itu sangat baik untuk kita tindaklanjuti, hal itu memacu kita untuk terus bekerja lebih baik mengawasi dan mengawasi pupuk lebih baik, dan mungkin selama ini ada indikasi kebocoran maka akan kita evaluasi,” tutupnya.
