free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Dinilai Tak Elok, Fraksi PKB Tolak Pengurangan Tenaga Harian Lepas

Penulis : Nurhadi Joyo - Editor : Pipit Anggraeni

11 - Mar - 2021, 01:33

Placeholder
Hj. Siti Mafrochatin Ni'mah, Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

BANYUWANGITIMES - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam melakukan program pengurangan sekitar 300 tenaga harian lepas (THL). Program yang dilakukan di Banyuwangi dalam suasana keprihatinan masyarakat dunia menghadapi pandemi wabah Covid 19 yang berlangsung lebih dari satu tahun itu dinilai sangat tidak tepat.

Menurut Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seyogyanya tidak serta merta dikuti dengan program mengurangi THL yang ada di masing-masing SKPD. 

Baca Juga : Setelah Mahasiswa, Kini Giliran Kiai di Sumenep Tolak Keras Pembangunan Tambang Fosfat

“Harapan kami Pemkab Banyuwangi memperkerjakan kembali semua THL yang diberhentikan. Kalau masalah anggaran kan sudah dihitung dan sudah disetujui oleh dewan. Apabila mau efisiensi mungkin bisa efisiensi untuk perlengkapan kantor, belanja meubeler, belanja barang dan jasa yang bisa ditunda,” tegas Bu Ni’mah di ruang Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Rabu (10/03/2021).

Politisi perempuan asal kecamatan Giri itu menambahan, seharusnya sebelum memutuskan dilakukan terlebih dahulu kajian mendalam mengenai kebutuhan beban kerjanya. Kemudian analisa jabatannya sebagaimana yang sudah diatur permendagri.

”Jangan sampai karena faktor sentimen tertentu, apalagi ini diawal pemerintahan bupati baru yang program 100 hari pertamanya fokus pemulihan ekonomi yang dipantau betul oleh masyarakat,” tegasnya.

Bahkan, untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan program prioritas Pemerintah Banyuwangi peran dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) tidak bisa digantikan oleh robot. Apalagi untuk nakes, saat ini pemerintah mengalami kesulitan dan sedang fokus berjuang mengatasi pandemi wabah Covid 19."Sehingga, program pengurangan yang dilakukan tentu mengundang tanya dari masyarakat," imbuhnya.

Selanjutnya politisi kelahiran Jember itu menuturkan memang ada kekeliruan prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Karena Sekretaris Daerah sendiri pada tahun 2018-2019 menindaklanjuti aturan pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran agar SKPD tidak boleh menerima THL baru. 

Realitas yang ada ternyata pasca turunnya surat edaran Sekda tersebut terjadi pemerintah seolah kehilangan kontrol dan pengawasan terkait program penerimaan THL sebanyak 812 orang yang sudah diterima di masing-masing SKPD yang ada di lingkup Pemkab Banyuwangi. “Padahal sudah jelas ada surat edaran  yang melarang,” tambah Hj Ni’mah.

Baca Juga : Bupati Salwa Ikut Tanam Pohon Bersama PWI Bondowoso

Lebih lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi menuturkan secara pribadi dan kelembagaan tegas menolak rencana pengurangan THL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi yang sudah lama mengabdi di beberapa SKPD. Terlebih, program pengurangan ini di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dan hancurnya perekonomian. 

Hj. Ni’mah berharap agar Bupati Banyuwangi yang baru harus bisa cepat menyikapi dan bersikap bijak daam menata pemerintahan dengan baik agar tidak terjadi penilaian minor dan isu-isu liar terkait tarik ulur pendukung pasangan 01 dan 02 saat pemilihan Bupati Banyuwangi tahun 2020 lalu  bahwa yang mendukung pasangan nomor 01 akan dipangkas.

“Bupati yang baru harus punya warna yang lebih baik dari yang sebelumnya dan mampu mewujudkan apa visi misinya tidak hanya manis di bibir. Di awal kepemimpinan kok sudah mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat apalagi di saat kondisi pandemi banyak orang sakit, cari pekerjaan susah, cari makan susah. Jangan-jangan memang ada yang sengaja menjerumuskan, ” pungkas Hj Ni’mah.


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Nurhadi Joyo

Editor

Pipit Anggraeni