MALANGTIMES - Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, per hari ini, Senin (1/3/2021) Wali Kota Malang menetapkan Penjabat (Pj) Sekda Kota Malang.
Ia adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Hadi Santoso. Pengambilan sumpah dan pelantikan Penjabat Sekda pun digelar secara langsung di Ruang Sidang Balai Kota Malang.
Baca Juga : 2 Bulan, Satresnarkoba Polresta Malang Kota Amankan 73 Tersangka Peredaran Narkotika
Pria yang akrab disapa Soni ini akan menjabat sebagai Pj Sekda selama masa seleksi Sekda berlangsung untuk mengisi kekosongan jabatan.
Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, pertimbangan-pertimbangan khusus menjadi penentu atas ditunjuknya Pj Sekda kali ini. Salah satunya, berkaitan dengan kinerja sebagai pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
"Banyak pertimbangannya. Senior, dan beliau setelah ini juga tidak masuk pencalonan yang akan datang. Jadi netralitas harus kita junjung tinggi," ujarnya.
Nantinya, Pj Sekda ini hanya akan menjabat maksimal 3 bulan. Dalam kurun waktu inilah, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal melangsungkan seleksi Sekda Kota Malang definitif. Di mana, ditargetkan pada Mei 2021 mendatang akan segera terisi.
"Maksimal kan hanya 3 bulan. Seleksi akan segera dibuka. Kita targetkan pertengah Mei sudah ada (Sekda definitif), jangan sampai melampaui batas," jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Hadi Santoso ditemui usai pelantikan memohon dukungan dari semua pihak untuk proses pembangunan Kota Malang. Di masa dia menjabat sebagai Pj Sekda Kota Malang ini, nantinya ada beberapa PR yang harus segera dituntaskan dalam waktu cepat.
Baca Juga : DPRD Lumajang Targetkan 11 Raperda Tuntas Sebelum Akhir Maret 2021
"Pak wasto per kemarin 28 Februari, saya hari ini mendapat tugas sebagai Pj Sekda. Tentu dalam kurun waktu pendek akan segera ada Pansek untuk Sekda definitif,," katanya.
Soni menyebut, beberapa PR yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini di antaranya penyelesaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hingga APBD Perubahan.
"Penekanan dari pak wali, LKPJ ini kami kebut. Maksimum 3 bukan ini kami kejar juga nota keuangan, RKPD, KUAPPAS, APBD-Perubahan. Ini harus segera dilakukan. Mohon dukungan semuanya untuk pembangunan di Kota Malang," tandasnya.
