INDONESIATIMES - Polemik isu kudeta Partai Demokrat (PD) kini kian memanas. Usai Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pernyataan, justru memancing para kader PD mengungkapkan fakta mengejutkan.
Kali ini, muncul isu jika SBY telah melakukan kudeta Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum. Hal tersebut disampaikan oleh mantan politikus PD Jhoni Allen Marbun.
Baca Juga : Artidjo Alkostar akan Dimakamkan Hari Ini di Kompleks Makam UII Yogyakarta
Ia menuding jika SBY telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat di bawah kendali Anas pada 2013 lalu. Berawal dari Jhoni yang bercerita jika SBY berstatus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membentuk presidium setelah Anas tersandung masalah hukum dan belum berstatus sebagai tersangka. Saat itu, Anas menjadi Ketua Umum Demokrat hasil Kongres II.
"SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk Presidium. Di mana, ketuanya SBY dan Wakil Ketua Anas Urbaningrum. Anas yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Demokrat," kata Jhoni dalam keterangan videonya, Senin (1/3/2021).
Jhoni lantas menjelaskan, jika KLB pertama digelar di Bali pada 2013. Saat itu, SBY langsung terpilih sebagai Ketum Demokrat menggantikan Anas yang berstatus sebagai tersangka kasus hukum.
SBY, kata Jhoni, sempat mengatakan jika dirinya hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015. Ia juga menjelaskan dirinya sempat diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum pada KLB tersebut. Padahal, Marzuki mendapatkan suara terbesar ke-2 setelah Anas pada Kongres II tahun 2010.
"Pada Kongres IV 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri, dan para kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," kata dia.
Tak cukup sampai di situ, Jhoni menyatakan SBY juga telah merekayasa Kongres V Partai Demokrat yang digelar 15 Maret 2020 lalu di Senayan, Jakarta. Jhoni menuturkan, jika SBY tak membahas mengenai tata tertib acara Kongres V mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum.
Hingga akhirnya Kongres V Partai Demokrat menghasilkan keputusan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat.
Jhoni melanjutkan cerita jika SBY telah membuat aturan yang mengamputasi hak-hak para pengurus DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Tak cuma itu, DPP Partai Demokrat juga mengambil iuran para anggota fraksi partai Demokrat yang menduduki jabatan di DPRD provinsi atau kabupaten/kota.
Baca Juga : Bangun Basis Massa, DPC Demokrat Kabupaten Malang Rutin Turba ke Dapil
Bahkan, Jhoni sampai bersumpah jika SBY tak berkeringat dalam meloloskan partai saat akan berpartisipasi sebagai parpol pemilu 2004 silam.
"Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," cetusnya.
Ia menyebut jika SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah parpol berlogo bintang mercy itu lolos verifikasi KPU untuk mengikuti Pemilu 2004. Saat itu SBY, sebut Jhoni, menempatkan istrinya almarhumah Ani Yudhoyono sebagai salah satu jajaran wakil ketua umum Demokrat.
SBY baru bergabung dalam acara yang digelar Demokrat usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
"Dan hanya menyumbang uang Rp100 juta dalam bentuk 4 travel check di hotel di Bogor. Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," ujarnya.
