PAMEKASANTIMES - Doa tulus dan restu datang dari pengasuh Pondok Pesantren Matlabul Ulum Kecamatan Lenteng Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH. Taufiqurrahman untuk Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sebagai gubernur pertama Provinsi Madura.
Hal itu disampaikan KH.Taufiqurrahman di depan sejumlah tokuh dan ulama di Madura dalam acara penyerahan naskah hasil kajian akademik pemekaran Kabupaten Pamekasan kepada Bupati dan Ketua DPRD Pamekasan di ruang Pringgitan Mandhapa Agung Ronggosukowati, Rabu (17/2/2021) siang.
Baca Juga : Tiga Jabatan Strategis di Pemkab Malang “Resmi” Diamanahkan kepada Wahyu Hidayat
Kyai sepuh tersebut menilai, Bupati Pamekasan mempunyai kemampuan dalam memimpin Madura, bermodal pengalaman yang dimiliki, sehingga dianggap mampu membawa perubahan dan membuat Madura jadi lebih maju.
"Pemekaran Pamekasan ini semoga bersamaan dengan izin Allah, dan semoga Bapak Bupati Pamekasan menjadi gubernur pertama Provinsi Madura," ucap KH. Taufiqurrahman.
Pihaknya berharap, rencana pemekaran Kabupaten Pamekasan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Madura.
Sementara itu Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam usai pertemuan menyampaikan, naskah akademik pemekaran Pamekasan hasil kajian dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tersebut nantinya akan didiskusikan atas berbagai kemungkinan, sebab pemekaran wilayah itu bukanlah sesuatu yang mudah.
"Kita akan telaah dan didiskusikan dengan pemerintahan di atas kita, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian saya sampaikan terimakasih atas kajian ini," ungkapnya.
Baca Juga : Banyuwangi Festival Kembali Digelar, Bakal Suguhkan Atraksi Langsung dan Virtual
Dewan Penasehat PW GP Ansor Jawa Timur ini berharap, ikhtiar membentuk Provinsi Madura tidak meninggalkan local wisdom sebagai identitas Madura yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karakteristik Madura sebagai suku tidak boleh hilang.
"Karenanya, etos Madura harus dijaga menjadi spirit dan inspirasi untuk bekerja lebih luar biasa lagi. Khusus kota (pemekaran, red) ini bersifat administrasi kenegaraan, karena bersifat administrasi, maka seluruhkan harus didiskusikan dan dikonsultasikan," tutupnya.
Untuk diketahui, penyerahan naskah akademik pemekaran kota Pamekasan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, H. Zaini, koordinator Nahdlatul Ulama Madura, KH. Ali Makki, RKH. M. Nasir dari Bangkalan, KH. Taufiqurrahman dari Sumenep dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.
