Sengkarut pemerintahan di Kabupaten Jember dalam beberapa minggu terakhir membuat banyak pihak mengelus dada. Bahkan hal itu juga memunculkan keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Heru Nugroho Sekjend DPP LBH FERARI (Federasi Advokad Republik Indonesia).
Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menilai jika apa yang terjadi di lingkungan Pemkab Jember tidak seharusnya dipertontonkan kepada warga. Dia menilai budaya politik di Jember sangatlah kotor dan tidak beradab.
Baca Juga : Telan Dana Rp 75 M, Proyek Ijen Geopark Dinilai Lakpesdam NU Bondowoso tidak Pro Rakyat
Menurutnya, tidak sedikit oknum pejabat, oknum politikus maupun oknum LSM yang mempertontonkan tingkah polahnya kepada masyarakat yang tidak mendidik. “Saya sangat prihatin dengan semua yang terjadi di Jember, perpolitikan di Jember sedang sangat tidak beradab dan terlalu kotor. Terutama yang dilakukan oleh oknum pejabat, LSM maupun politikusnya,” ujar Heru panggilan akrabnya.
Heru merasa heran dengan semua oknum-oknum tersebut yang berteriak lantang mengatasnamakan rakyat, tapi sejatinya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jika budaya seperti ini terus ‘dipelihara’, menurutnya di bawah kepemimpinan Bupati siapapun, mustahil Jember akan maju.
“Kalau ulah oknum pejabat, politikus dan LSM seperti ini terus, sulit mewujudkan kedamaian di Jember. Siapapun bupatinya, kalau cara berpikir oknum-oknum tersebut masih seperti ini, Jember sulit akan maju, beruntung saya sudah meninggalkan Jember sejak 5 tahun terakhir ini,” ujar pria yang pernah menjadi jurnalis di Jember dan kini tinggal di Jakarta.
Heru juga menyoroti aksi ‘demo’ beberapa ASN saat menyatakan mosi tidak percaya beberapa waktu yang lalu. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pejabat dan ASN di Jember dalam menyatakan mosi tidak percaya terhadap bupati, sungguh memalukan dan sangat kekanak-kanakan.
“Demo ASN yang dikomandoi oleh oknum pejabat eselon 2 sungguh kekanakan dan memalukan. Sebagai ASN sudah selayaknya memahami posisi dirinya. Jika tidak puas dengan kebijakan pimpinan, cukuplah melakukan langkah sesuai prosedur administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak mempertontonkan drama seperti itu,” sesal Heru.
Apa yang disampaikan oleh Sekjend DPP LBH FERARI itu lantaran keprihatinannya setelah membaca berita tentang mogoknya sopir truk sampah yang terparkir di depan pemkab. Di mana antara pejabat satu dengan pejabat lainnya bersilang pendapat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dimana Arismaya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada wartawan mengatakan jika biaya operasional truk sampah dicairkan dan tersendat pada awal Desember lalu. Sementara sebelumnya, para sopir secara bergantian menggunakan dana talangan untuk operasional.
Baca Juga : Target PAD 2021 Naik, Bupati Malang Sanusi Tekankan 4K kepada Seluruh Staf Pemkab Malang
Sedangkan untuk operasional bulan Januari, sopir truk dan pihak Perangkat Daerah terkait tidak berani melakukan talangan. Hal ini menyusul tidak disahkannya APBD 2021 dan ditolaknya Perkada yang diajukan Bupati oleh Gubernur Jatim.
“Kalau Perkada disahkan, kami masih bisa nalangi, karena ada yang dicagerne (diharapkan), tapi ini kan Perkadanya ditolak oleh Gubernur, terus siapa yang akan mengganti nanti?” ujar Arismaya.
Sedangkan Plt. Dinas Komunikasi dan Informasi Gatot Triyono, kepada wartawan mengatakan, bahwa Pemkab Jember sudah mencairkan dana operasional truk sampah pada bulan November dan Desember dengan total Rp. 394.126.425.
“Dari data BPKAD, pada bulan Desember kemarin sudah bisa membeli persediaan BBM. Sehingga hari ini bisa digunakan untuk operasional BBM truk pengangkut sampah, setidaknya untuk minggu pertama di bulan Januari masih aman,” tuturnya.
