Pemkab Bondowoso menganggarkan Rp 69,7 milliar untuk biaya pengembangan Ijen Geopark menuju UNESCO Global Geopark (UGG). Anggaran fantastis itu tidak terpusat di Dinas Pariwisata, melainkan akan disebar kepada sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengembangan.
Aliran dana besar bermuara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 26,7 miliar dan Dinas Perkim (Permukiman) Rp 21,4 miliar. Sementara Dinas Peristiwa sendiri kebagian Rp 9 miliar. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rp 6,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Rp 1,8 miliar.
Baca Juga : Resmikan Jalan Cor Beton di Desa Sambigede, Bupati Rijanto Optimis Mampu Kembangkan Perekonomian Setempat
Selanjutnya ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Rp 1,6 miliar lebih, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Rp 1,3 miliar lebih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp 588 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sementa Rp 161 juta, dan Dinas Pertanian Rp 50 juta.
Jumlah anggaran itu belum termasuk enam OPD yang belum dihitung. Sehingga anggaran untuk pengembangan Ijen Geopark diprediksi menyentuh angka Rp 75 M lebih. "Ya total bisa mencapai Rp 75 miliar lah. PUPR itu besar, untuk infrastruktur dan rehabilitasi di akses masuk atau kawasan Ijen Geopark," jelas Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, beberapa pekan lalu.
Besarnya anggaran tersebut disorot oleh Ketua Lakpesdam NU Bondowoso, Miftahul Huda. Menurutnya, alokasi anggaran untuk proyek Ijen Geopark terlalu besar, mengingat pemerintah masih dihadapkan dengan pandemi, ekonomi masyarakat melemah akibat berbagai pembatasan aktivitas yang dilakukan.
Selain itu, multiplier effect yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan. Sejak dulu PAD dari sektor wisata selalu kecil. Apalagi pandemi Covid-19 tidak bisa ditebak kapan akan berakhir. Semua destinasi wisata tidak bisa beroperasi secara optimal.
"Mengambil prioritas Ijen Geopark yang anggarannya hampir sepertiga dari APBD merupakan kebijakan yang kurang tepat, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang," kritik Miftah, Senin (4/1/2020).
Miftah menilai, meski beberapa destinasi wisata Bondowoso ditetapkan sebagai kawasan Ijen Geopark UNESCO Global Geopark, justru akan lebih menguntungkan Banyuwangi. Karena mayoritas wisatawan akan memilih long of stay (lama tinggal) di Banyuwangi ketimbang di Bondowoso. Meski yang akan dikunjungi termasuk juga wisata Bondowoso seperti kawah Ijen, kawah wurung, pemandian air hangat.
"Jika nanti disetujui oleh UNESCO, justru hasilnya akan banyak dinikmati oleh Banyuwangi. Karena gerbang wisatanya ada di sana, jalur darat mereka punya kereta, pelabuhan, bahkan sudah ada bandara. Awal Geopark diusulkan oleh Pemkab Banyuwangi. Tapi karena Ijen juga merupakan bagian dari Bondowoso maka Bondowoso diajak untuk mengajukan itu." terang mantan Ketua GP Ansor Bondowoso itu.
Tak Perlu Hambur-hamburkan Anggaran Untuk Membangun Infrastruktur
Untuk membangun wisata, lanjutnya, pemerintahan saat ini harusnya tak menghambur-hamburkan anggaran. Karena infrastruktur akses wisata dinilainya sudah diperbaiki oleh pemerintahan sebelumnya. Menempatkan anggaran fantastis pada PUPR dan Perkim Menurutnya sangar tidak tepat. Apalagi mengembangkan wisata tidak harus dengan melulu pembangunan infrastruktur, melainkan harus diimbangi dengan budaya masyarakat.
"Mengeluarkan dana besar untuk infrastruktur dan rehabilitasi itu saat ini salah. Justru sekarang budaya masyarakatnya yang harus dirubah. Saya menemukan wisatawan kecewa dengan informasi yang diberikan masyarakat. Misal soal penginapan dan makanan yang tidak sama seperti yang diinformasikan," paparnya.
Baca Juga : Bupati Sanusi Tinjau 3 Rest Area, Pastikan Jalan ke Gunung Bromo Kondisi Baik
Mantan Ketua IPNU Bondowoso itu menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa membangun pariwisata. Tidak bisa ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran. Jika dipaksakan jelas akan memakan biaya banyak, sektor lain justru akan terkorbankan. Ia ingin agar Bondowoso mengaca kepada Banyuwangi.
"Banyuwangi itu, dalam membranding pariwisatanya bahkan sudah lebih dari 10 tahun. Mereka tidak terus terfokus kepada infrastruktur. Budaya masyarakatnya juga dipikirkan," pesannya.
APBD Akan Banyak Habis di Dapil III
Lagi-lagi kebijakan penganggaran Ijen Geopark anggap salah kaprah. Sebab, sebagian besar anggaran akan dihabis di Dapil III. Padahal Kecamatan Sempol atau Ijen hampir seluruh tanahnya milik Perhutani. Tentu Perhutani terima ketiban untung meski tak harus keluar modal banyak.
"Padahal Kecamatan Sempol atau Ijen itu mayoritas tanahnya milik Perhutani. Bukan milik warga. Yang diuntungkan jelas pasti Perhutani. Khawatir setelah membangun infrastruktur perhutani tiba-tiba buat karcis sendiri. Seperti kejadian di kawah wurung dulu," katanya.
Pengembangan Wisata Datang dari Elit Politik
Pengembangan wisata saat ini justru dinilainya hanya datang dari elit politik saja. Tidak benar-benar datang seraya dengan keinginan masyarakat. Karena tidak murni datang dari lidah rakyat, Ia khawatir kebijakan yang dibuat nantinya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Melihat dari prosesnya saja saat ini sudah malah membuat APBD anjlok. "Dari prosesnya malah bikin APBD makin anjlok. Hanya terkesan menyentuh kalangan elit tidak menyentuh kalangan alit," tutupnya.
