Kabupaten Ngawi melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis penginputan sistem informasi pemerintah daerah.
Kabupaten Ngawi melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis penginputan sistem informasi pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Ngawi melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis penginputan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Kurnia Convention Hall.

Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Bappelitbang Kabupaten Ngawi Indah Kusuma Wardani. Hadir sebagai pemateri: IT Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, kepala seksi PMD, kasubag perencanaan, beserta para operator di organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh operator SIPD semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi.

Baca Juga : Dewan Setujui Proyeksi APBD Kota Malang 2021 Senilai Rp 2,042 Triliun

Dalam sambutannya, Indah Kusuma Wardani menyampaikan kegiatan tersebut punya peran penting dan strategis dalam konteks penyamaan persepsi mengenai aplikasi SIPD. "Pemahaman yang komprehensif tentunya menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik," ucap Indah dalam sambutannya.

Pemerintah kini telah menerbitkan beberapa pedoman baru dalam penyusunan, perencanaan, pembangunan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga akan terwujud konsistensi antara dokumen rencana pembangunan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Lebih lanjut materi yang disampaikan yaitu implementasi kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan tata cara input data perencanaan pada aplikasi SIPD.  Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Peraturan tersebut untuk memberikan acuan dan pedoman bagi instansi dalam penyelenggaraan tata kelola data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Baca Juga : Perkuat Pelayanan, Program Dukcapil Menyapa Masyarakat Hadir di Kabupaten Blitar

Pada intinya layanan itu akan menyajikan informasi pembangunan, keuangan dan pemerintah daerah lainnya. "Dengan bimtek ini harapannya bisa gunakan SIPD untuk tahapan usulan desa, musrenbang, forum OPD hingga penetapan RKPD" jelasnya.