Sekarang merupakan saatnya bagi figur Ipuk Fiestiandani bersama H. Sugirah atau pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Banyuwangi 2020-2025, untuk mengaplikasikan ide-ide cerdas inovasi dan kreatifitas mereka untuk menyempurnakan program pembangunan yang telah dilakukan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas selama dua periode memimpin Banyuwangi. Di mana, Kabupaten Banyuwangi dalam kepemimpinan Anas telah berhasil dalam pembangunan serta mendapatkan berbagai penghargaan, baik untuk tingkat provinsi, nasional bahkan internasional.
Menurut H Samsul Arifin, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyuwangi, bagi jajaran pengurus menggunakan rumus seorang suami sukses ketika dibelakangnya ada seorang istri yang bisa mendukung dan memberikan support.
Baca Juga : Penuhi Kebutuhan Petani di Kabupaten Malang, Paslon LaDub Siapkan Kartu Tani Bangkit
Bupati Anas yang memimpin Banyuwangi hampir 10 tahun, sukses dan luar biasa. Mampu merubah image masyarakat luas Banyuwangi yang awalnya dikenal penuh dengan klenik menjadi kabupaten yang ikonik. Dari kota santet berubah menjadi kota pariwisata.
”Hampir semua lembaga dan kementrian RI memberikan apresiasi dan pengharagaan dengan menempatkan Banyuwangi pada posisi daerah yang berprestrasi. Dari itu kami yakin dibelakangnya harus ada orang yang bisa memberikan support dan dorongan. Siapa dia? Ya istrinya itu,” jelas Samsul.
Selanjutnya, politisi asal Kecamatan Kalibaru itu menuturkan, apabila saat menjadi istri bisa memberikan dorongan dan support, apalagi ketika dia harus maju. “Kami sering memberi support beliau. Artinya, segala sesuatu yang sudah diberikan kepada suaminya untuk memajukan siap untuk diaplikasikan sendiri. Tinggal diingatkan suaminya untuk bagaimana membangun Banyuwangi ke depan yang lebih maju sejahtera dan berkah sebagaimana pengalaman suaminya yang kemarin. Adapun ide-ide dan support sudah ada di dalam dirinya,” ujarnya.
Pada dasarnya, PPP itu sederhana. PPP diakui partai paling miskin, tapi silaturahmi partai berlambang Ka’bah dengan pemilihnya, dengan para konsituen, dan para kaum muslimin utamanya kaum Nahdliyin itu sangat nyambung.
”Oleh karenanya dengan bekal silaturahmi yang intens itu, kami yakin yang kemarin punya suara sedemikian itu, sebanyak itu, akan tetap utuh. Dan kalau perlu orang sekitar kami yang dulu tidak ikut PPP tetapi melihat kinerja teman-teman di lapangan yang seperti ini, kami yakin mereka semua akan mengikuti ajakan pengurus kader dan simpatisan PPP Banyuwangi," tegas Samsul.
Lebih lanjut, dia menambahkan, dirinya adalah salah satu orang yang diajak dan diikutsertakan ketika debat terbuka Cabup Banyuwangi di JTV Surabaya beberapa waktu lalu. Dan secara langsung menyaksikan benar begitu tangkasnya, begitu santunnya, begitu cekatannya, dan begitu pas Sosok Ipuk Fiestiandani dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator acara JTV.
“Kami memberikan penilaian pada calon yang diusung oleh gabungan partai politik (Parpol) termasuk PPP Banyuwangi. Secara umum orang memberikan apresiasi dan bu Ipuk lebih unggul dalam debat tersebut. Penilaian orang mengatakan Bu Ipuk lebih unggul. Kami pun menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa istri Bupati Azwar Anas mampu menunjukan keunggulan mutu dan kualitas pribadinya sebagai calon bupati Banyuwangi,” imbuhnya.
Kemudian dari peristiwa debat calon bupati Banyuwangi tersebut mengingatkan Samsul Arifn pada pengalaman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi khusus di tahun 2004-2009. Di mana pada masa itu ada kejadian luar biasa, yaitu pertarungan Koalisi Kebangsaan versus Koalisi Kerakyatan untuk berebut pimpinan DPRD yang tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak. Namun pimpinan dewan kala itu dipilih dari dan oleh anggota DPRD Banyuwangi.
Baca Juga : Dukung Henry-Yasin, Warga Tlumpu Ingin Program APBD Pro Rakyat Dilanjutkan
Dalam catatan perjalanan sejarah masa itu, ada Koalisi Kebangsaan yang merupakan koalisi parpol yang ada DPRD Banyuwangi. Yaitu PDI Perjuangan 12 kursi, kemudian Partai Golkar dan PPP yang memiliki 8 (delapan) dan 4 (empat) kursi sehingga total jumlahnya menjadi 24 kursi. Sedangkan Koalisi Kerakyatan di komandani PKB 16 kursi dan Partai Demokrat yang mampu mendapatkan 5 kursi totalnya 21 kursi.
Secara akal dan hitungan di atas kertas, lanjut Samsul, pada saat itu berarti Koalisi Kebangsaan yang terbesar saat itu adalah dari Yusuf Widyatmoko yang menjadi Ketua PC PDI Perjuangan Banyuwangi. Mestinya, ucap Samsul, harus menjadi Ketua DPRD Banyuwangi karena dipilih dari dan oleh anggota, dan apabila koalisi yang dibangun solid seharusnya menang karena perbandingannya 24 dan 21 suara.
”Akan tetapi realitanya saat itu yang justru dimenangkan Koalasi Kerakyatan, koalisi PKB, Partai Demokrat. Apa yang dilakukan Wahyudi? Kami harus mengakui figur Wahyudi lebih cerdas dan lebih jeli memanfaatkan celah yang ada. Di mana di dalam tata tertib (tatib) antara lain disyaratkan pimpinan DPRD Banyuwangi sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan 5 suara. Maka inilah yang kejelian dan kecerdasan Wahyudi sehingga berhasil menjadi Ketua DPRD Banyuwangi bukan Yusuf Widyatmoko yang diusung Koalisi Kebangsaan yang memiliki modal suara lebih besar, “ujar Samsul mengakhiri wawancara.
