Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki Malang) kembali menggelar Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Kamis (19/11/2020). Kegiatan tahunan yang digelar di Aula Rektorat ini dihadiri seluruh pimpinan di lingkungan UIN Malang mulai dari tingkatan unit, lembaga, fakultas, dan pascasarjana.
Selain itu, turut hadir pula Dewan Pengawas UIN Malang yang juga eks Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) M Nur Kholis Setiawan MA. Pelaksanaan RTM dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari dan berakhir Senin (23/11). "Setahu saya 17 UIN yang bisa dijadikan sebagai panutan untuk Ma'had Al Jami'ah ya sini," ujar Kholis.
Baca Juga : Gelar Wisuda Online, 50 Persen Lebih Lulusan UIN Malang Cum Laude
Hal ini disebabkan, program, sistem, dan prasarana di UIN Malang sudah ada. Sementara, di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lain seperti di Yogyakarta, Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang, kata dia, baru pada tahapan rencana.
Ia memiliki pemikiran, nantinya PTKIN bisa menjalin kerja sama dengan investor-investor properti untuk pembangunan ma'had. Pendis Kemenag pun sedang merancang payung hukumnya. Sebab menurut Kholis, perguruan tinggi manapun di dunia pasti memiliki dormitory atau asrama.
Kata dia, kalau menggunakan skema SBSN paling besar hanya dapat Rp25 miliar. "Tapi kalau dengan lintas properti hitungan 100-200 miliar bisa dapat sehingga tentu bisa membangun asrama mahasiswa dengan kapasitas mungkin sampai 5000 misalnya. Ini tentu akan semakin menarik karena kita bicara 15-20 tahun yang akan datang," paparnya.
Hal ini perlu dilakukan sebab apabila IAIN tanpa transformasi maka dikhawatirkan akan sepi peminat.
Terlebih, tantangan kehidupan keagamaan sekarang ini jauh lebih kompleks memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih multidisipliner.
Baca Juga : Wujudkan Kemandirian Kaum Disabilitas, Mahasiswa Unikama Beri Pelatihan Olah Produk Kopi
Ia menegaskan, tugas perguruan tinggi juga UIN Malang adalah mampu melahirkan generasi-generasi yang siap dengan tantangan zaman. Problem-problem seperti mahasiswa mahasiswa miskin, anak-anak pintar tapi belum tersentuh oleh APBN, dan lain-lain. "Atau sekian banyak persolan yang ada di masyarakat, pendidikan tinggi harus mampu menjadi jalan keluar," pungkasnya.
