Mempersenjatai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dinilai anggota Komisi VII DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, Moreno Soeprapto sebagai tindakan yang tepat. Itu menyusul adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPH Migas dengan PT. Pindad (persero) terkait pengadaan senjata api (senpi) bagi PPNS BPH Migas.
"Ini merupakan upaya yang tepat. Karena sebagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia, jika ada pihak yang di Back-up, mereka akan merasa takut untuk melawan," ungkapnya ketika ditemui awak media usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di PT. Pindad, Senin (16/11/2020).
Moreno Soeprapto yang merupakan anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Jatim V Malang Raya yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang ini mengatakan, pada tahun 2013 sempat terjadi peristiwa kontak senjata antara mafia migas dengan PPNS yang bertugas.
"Tahun 2013 (PPNS, red) pernah berhadapan langsung dan kontak senjata dengan mafia. Pada saat itu PPNS sendiri belum dilengkapi persenjataan yang mumpuni untuk melawan para mafia," jelasnya.
Pria yang juga memiliki latar belakang garis keturunan Bupati Malang III, Raden Tumenggung Ario Notodiningrat ini menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya pengadaan senpi bagi para PPNS BPH Migas.
Bukan tanpa alasan, karena dengan persenjataan bagi PPNS BPH Migas hal tersebut bertujuan untuk memproteksi diri dan menjaga fasilitas negara yang pada prinsipnya memang harus dijaga dan dilindungi.
Pria yang juga mantan atlit balap mobil nasional ini juga melalui Komisi VII DPR RI telah berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pemberian senpi bagi PPNS BPH Migas kedepan.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena di jajaran Kapolda dan Kepala Daerah setempat telah memiliki informasi seputar PPNS BPH Migas yang memiliki senpi, serta telah tercatata nomor seri dari senpi maupun amunisi yang dimiliki.
"PPNS sudah dibekali pelatihan dan penggemblengan oleh BPH Migas, sehingga jika terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akan ada sanksi berat," tegasnya.
Semua itu dilakukan selain memproteksi diri, menjaga fasilitas negara dan juga mengawasi permainan oleh mafia-mafia migas yang kerap kali mengejar keuntungan secara ilegal. Tanpa memerhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. "Jadi kita mendorong dari segala aspek dan di tambah kemitraan strategis bersama PT Pindad (Persero) kedepan akan dikawal oleh BPH Migas," pungkasnya.
