Puluhan Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Banyuwangi mengeluhkan kurangnya perhatian Pemkab Banyuwanti kepada mereka. Hal itu diutarakan pengurus dalam Hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi di ruang Khusus DPRD Banyuwangi Senin (2/11). Mereka mengeluhkan adanya dugaan indikasi diskriminasi yang dialami seperti pada pelaksanaan Musrenbangdes.
Hearing tersebut dipimpin oleh M Ali Mahrus, Salah seorang wakil ketua DPRD Banyuwangi yang didampingi oleh beberapa anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB DPRD Banyuwangi. Sebagai pimpinan rapat dia memberikan kesempatan kepada perwakilan peserta hearing menyampaikan aspirasinya.
Baca Juga : DPRD Suntik Kebijakan Rp 2,9 Miliar untuk Dinas Kesehatan Kota Batu
Menurut Zaki Al Mubaroq, Ketua LP Ma’arif NU Banyuwangi maksud dan tujuan mereka datang ke gedung wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi madrasah yang ada di bawah naungan LP Ma’arif NU.
Menurut Zaki, selama ini Pemkab Banyuwangi dinilai kurang memberikan perhatian lembaga pendidikan madrasah yang sebenarnya juga memiliki peran penting dalam mencetak anak bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah. “Alasannya karena madrasah bukan di bawah naungan pemerintah daerah, melainkan di bawah Kementerian Agama,” jelasnya.
Termasuk juga saat pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes), Madrasah dilarang ikut serta dalam kegiatan tersebut, dengan alasan serupa. “Sehingga perwakilan madrasah tidak bisa menyampaikan aspirasinya terkait pengembangan dunia pendidikan,” imbuhnya.
Selain itu, LP Ma’arif NU Banyuwangi juga meminta penjelasan terkait bantuan dana hibah yang diperuntukkan pembangunan dan pengembangan fisik madrasah. “Madrasah sudah memenuhi persyaratan berkas yang diminta. Bahkan, beberapa kali dilakukan revisi namun tak juga ada kejelasan diterima atau ditolak,” tegas pria berkacamata tersebut.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan tersebut pihaknya berharap DPRD kabupaten Banyuwangi sebagai wakil rakyat turut memperjuangkan aspirasi madrasah. “Mengingat ada sekitar 600-an madrasah di bawah naungan LP Ma’arif Banyuwangi dengan ratusan guru/tenaga pendidik dan memiliki ribuan siswa,” pinta Zaki.
Baca Juga : Cegas Potensi Banjir Selama Musim Hujan, PUPR Kabupaten Probolinggo Lakukan Pengawasan
Sementara Salimi Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi menyatakan siap mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan perwakilan pengurus lembaga pendidikan madrasah yang berada di bawah naungan LP Ma’arif NU Banyuwangi.
“Banyak kendala di bidang pendidikan, kami komisi IV maupun Fraksi PDI Perjuangan siap mengawal di setiap Dapil. Mungkin administrasinya kurang dan lain sebagainya. Setelah acara ini akan kami rapatkan dan intinya kami siap mengawal,”tegas legislator asal Singojuruh tersebut.
