Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu berharap kasus Covid-19, bisa segera diselesaikan. Mengingat anggaran vaksinasi mencapai Rp 2,9 miliar. Untuk itu, vaksin yang menjadi harapan warga di tiga kecamatan agar bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Hely Suyanto menyatakan bahwa dalam kunjungan Rimzah (Gerindra) Wakil Ketua III DPRD Kota Malang di Kota Apel untuk membahas soal Covid-19. Untuk itu, dalam menentukan kebijakan aturan, dewan menyambut kabar baik tentang vaksin Covid-19 buat warga Kota Apel.
Baca Juga : Kapolres Batu Bersama Dirlantas Polda Jatim Terjun Operasi Zebra Tanpa Tilang
Sebab, dengan adanya langkah memberantas penyakit dan dinas terkait mau memikirkan warga yang tersebar di tiga kecamatan ini. Diharapkan, corona virus disease (Covid-19) segera ditangani secara menyeluruh. Dan benar-benar bisa menghalau virus asal Wuhan. Hal ini sesuai dengan pengaturan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.
Harijono MC foto pribadi for JatimTimes
"Tentu, saat pembahasan KUA- PPAS APBD 2021 mengalokasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19. Agar warga tidak was-was. Dan penyakit segera diangkat," kata Hely saat dikunjungi dewan dari Kota Malang.
Politikus wilayah perolehan suara Dapil Bumiaji ini menegaskan, bahwa pihaknya juga sangat berhati-hati dalam menentukan kemampuan menyesuaikan aturan kebijakan anggaran. Sebab, dalam menyusun ketentuan dan ketetapan harus sesuai aturan yang berlaku. Agar tidak saling tumpang tindih.
"Juga, menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait distribusi vaksin. Ini juga yang jadi patokan," tegasnya.
Maka, lanjut politisi dari Partai Gerindra ini, diharapkan tahun depan pandemi Covid-19 sudah teratasi dengan didistribusikannya vaksin. Bersamaan dengan itu, juga pemulihan roda ekonomi warga Kota Apel segera pulih total. Dan, masyarakat luas bisa merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam segi ekonomi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu: drg Kartika Trisulandari saat diwawancarai awak media di depan Balaikota Amongtani/ foto Muklas JatimTimes
"Karena semua sektor terdampak Covid-19. Ini juga menjadi prioritas dewan. Doa saya, segera pulih semua seperti sedia kala.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Drg Kartika Trisulandari membenarkan bahwa pihaknya bakal melakukan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Dingin ini. Untuk itu, program kegiatannya adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dan, untuk anggaran mencapai Rp 2,9 miliar. Uang sebanyak itu juga untuk pembiayaan pendataan, sosialisasi, dan pengadaan bahan pendukung.
Baca Juga : 3 Hari ke Depan, Kota Batu Akan Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat
Tentu, pihaknya juga sangat berharap tinggi pada masyarakat agar tidak terlena saat New Normal. Tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta memakai masker di luar rumah. Agar bisa menghalau virus dari luar.
"Saya sangat berharap, warga lebih disiplin dan tertib. Agar penularan Covid-19 di Kota Batu bisa diminimalkan bahkan bisa dihentikan. Soal kegiatan Dinkes dalam waktu dekat adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19," ujar mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu era Sri Rahati.
Sementara itu, di tempat lain Harijono MC warga Kota Apel menyatakan bahwa penanganan Covid -19 harus serius. Sebab, selama ini para pengguna anggaran memakai uang rakyat. Uang tersebut bersumber dari dana APBD dan APBN. Semoga, adanya kegiatan vaksinasi bisa tepat sasaran sampai ke tangan warga.
"Karena menggunakan APBD maupun APBN. Pemangku tugas Dinas Kesehatan melindungi rakyat secara berkesinambungan merata tak pandang bulu," pungkas pria yang jadi MC sejak 1968 yang juga lulusan IKIP Budi Utomo (IBU) Malang ini.
Sekadar tambahan, dalam kunjungan Rimzah ke DPRD Kota Batu juga membahas Omnibus Law. Serta membaca situasi dan kondisi seputar Malang Raya. Dan, soal Omnibus Law, bakal dibantu menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja ada beberapa point yang sudah dikirim ke dewan untuk diminta diteruskan ke pemerintah pusat.
