Penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Surabaya memiliki catatan merah tersendiri di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada tahun 2020 ini. DKPP pernah memvonis terbukti bersalah kepada dua lembaga Ad Hoc tersebut.
Pada Januari awalnya DKPP memutus Bawaslu Surabaya tidak netral dan memihak pada caleg tertentu. Sehingga Hadi Margo Sambodo selaku ketua dicopot dan dilengserkan menjadi anggota komisioner.
Tak lama kemudian pada Juli giliran Komisioner KPU M. Kholid yang dipecat. Itu lantaran dia terbukti melakukan perselingkuhan padahal sudah berkeluarga. Perselingkuhan dilakukan dengan seorang perempuan anggota PPK Kecamatan Mulyorejo.
"Sayang kalau penyelenggara tak belajar kejadian. Independensi paling banyak laporannya," terang Ketua DKPP RI Prof. Muhammad Alhamid ketika di Surabaya.
Di Kota Surabaya sendiri sejauh ini sudah ada 5 laporan yang masuk ke DKPP tentang dugaan pelanggaran etik penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu. Itu terbanyak dibanding daerah lainnya di Jatim yang maksimal hanya satu laporan saja.
Menanggapi ini Muhammad memilih melihat dari sisi positifnya. "Saya kira positifnya, itu berarti masyarakat peduli terhadap pilkada kita. Tapi kita berharap laporan itu yang benar-benar untuk meminta pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu," tegas dia.
Mantan Ketua Bawaslu RI ini berharap laporan yang ada isinya jangan sampai data tak valid. Jika valid itu berarti membantu KPU dan Bawaslu agar lebih transparan.
Bagi Guru Besar Universitas Hasanuddin ini ikut memantau KPU dan Bawaslu merupakan tanggung jawab bersama. "KPU dan Bawaslu sumber daya terbatas, jadi teman-teman harus bantu memastikan proses ini berkualitas dan bermartabat," lanjut dia.
Tentang pelanggaran yang ada sendiri jelas Muhammad adalah rata-rata tentang tata kelola pemilu yang lemah. Administrasi yang kurang rapi atau kelambatan merespon masyarakat. Selain itu ada juga kasus asusila.
