Pemkot Surabaya didemo oleh puluhan pemuda, Kamis (8/10). Mereka mengatasnamakan dirinya dari Komunitas Peduli Aset Negara (KOMPAN).
Awalnya massa KOMPAN menggelar demo di dekat kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkot Surabaya. Mereka meminta ada transparasi data tentang perusahaan yang menunggak pajak retribusi.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Temui Pendemo Anak SMK, Ngaku Ikut-ikutan dan Tidak Ngerti Maksudnya
Kemudian, sekitar lima orang dari perwakilan demo dipersilahkan masuk ke kantor Dispenda. Tak sampai satu jam perwakilan dari pendemo ini kemudian keluar. Mereka menyampaikan jika pimpinan Dispenda tak berkenan memberikan data yang diminta.
"Kami diminta agar berkirim surat ke wali kota bu Risma. Karena harus ada izin dari wali kota," terang Andi selaku korlap aksi.
Karena tak mendapat jawaban, pendemo ini pun kemudian berniat menemui wali kota secara langsung. Namun, niat mereka tidak kesampaian karena dihadang Satpol PP yang berjaga.
Tak diberi izin menemui wali kota, para pendemo langsung memilih melakukan Long March ke kantor Advertising Warna-Warni di Jalan Panglima Sudirman yang tak jauh dari kantor pemkot. Alasannya, Warna-Warni adalah salah satu kantor perusahaan yang diduga menunggak pajak.
Namun sayang, di sana para pendemo ini tak diterima. Kantor Advertising Warna-Warni memilih menutup pagar dan menggemboknya.
Meski demikian ini tak menghalangi para pendemo melakukan aksi. Mereka di sana tetap melakukan orasi serta membentangkan poster berisi tulisan.
Setelah sekitar satu jam melakukan aksi, para pendemo memilih menaruh poster mereka di pagar kantor Warna-Warni.
Ditemui usai aksi, Andi menyampaikan jika saat ini sedang musim pilkada. "Banyak pajak baliho yang kita pertanyakan ke pemkot tadi. Bagaimana pajak baliho dan lainnya. Itu yang jadi permasalahan kita," ujarnya.
Baca Juga : Swalayan El Malik Sumenep Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Menurut dia, itu akan menjadi hal yang riskan. "Padahal di luar banyak orang yang tak bisa makan karena pandemi ini," lanjutnya.
Dia menjelaskan pemkot tak mau membuka terkait data pajak dengan alasan itu rahasia. "Kita diminta bersurat. Kita kejar terus. Kita akan kirim surat ke wali kota," tuturnya.
Pemuda yang juga mahasiswa Fisip di salah satu PTN ini menyampaikan dugaan adanya tunggakan pajak dia dapatkan informasi dari masyarakat. Dan salah satunya adalah advertising Warna-Warni yang memiliki kantor tak jauh dari Pemkot Surabaya.
Ditanya berapa nilainya pajak yang ditunggak, Andi tak menyebutkan pasti nilainya. Tapi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sehingga itu cukup besar sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Terpisah Dinar Aisyah selaku Public Relations di Advertising Warna-Warni tak berani menyampaikan banyak hal terkait adanya dugaan tunggakan pajak kantornya ketika dikonfirmasi. "Kami taati aturan dari pemkot. Kami selalu mengikuti aturan yang ada," kata dia normatif.
