Ariek Moein, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, saat ditemui di kantornya (foto: redaksi Bangkalantimes.com)
Ariek Moein, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, saat ditemui di kantornya (foto: redaksi Bangkalantimes.com)

Maraknya parkir liar di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur membuat aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STKIP Bangkalan merasa geram.

Akibat dari itu, Senin kemarin (15/10) sejumlah aktivis PMII datangi kantor Dewan meminta agar dewan lebih proaktif dalam menggunakan fungsi kontrolnya terhadap dinas terkait, agar parkir di Bangkalan tidak liar.

Baca Juga : PMII Demo DPRD, Minta Dewan Gunakan Fungsi Kontrol

Menanggapi tuntutan aktivis PMII, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Ariek Moein mengatakan, perihal parkir, kata dia ada tiga item parkir, pertama pajak parkir tepi jalan umum, retribusi parkir dan tempat khusus parkir.

Dari tiga item itu, dua yang dipegang oleh kewenangan Dishub, yakni retribusi parkir tepi jalan dan tempat parkir khusus, seperti di Stadion Gelora Bangkalan itu masuk pada tempat khusus parkir.

"Yang namanya pajak parkir itu, di luar bahu jalan, artinya ini parkir yang memiliki lahan parkir, seperti toko modern, Banplaz atau toko-toko kecil yang memiliki lahan parkir dan tidak menggunakan bahu jalan," ujarnya, Selasa (06/10/2020) saat dikonfirmasi.

Dari parkir itu, Ariek sapaan lekatnya mengaku, mulai tahun 2019 lalu, pajak parkir sudah diserahkan dari Dishub ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebanyak 62 titik pajak parkir.

"Terakhir penyerahan itu pada bulan September tahun lalu, jadi kalau pajak parkir itu kewenangannya (Dispenda)," terangnya.

Sedangkan parkir tepi jalan umum atau retribusi parkir dan tempat khusus parkir itu atas kewenangan Dishub dan itu semua juga masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena itu semua ada target untuk kita, selain itu mereka juga punya izin parkir juga," katanya.

Baca Juga : Gowes di Blitar, Gubernur Khofifah Kampanye 3M dan Bagi Sejumlah Bantuan

Bahkan mereka juga diwajibkan memakai karcis dan memakai rompi dari Dishub, namun kenyataan di lapangan banyak juru parkir (Jukir) tidak menggunakan karcis dan rompi dari Dishub.

Sehingga kata Ariek, jika tidak menggunakan karcis dan rompi dari Dishub, itu menandakan bahwa itu Jukir legal. "Maka dari itu, seumpama nanti masyarakat tidak mau bayar parkir itu sah-sah saja, apalagi mereka tidak memberikan karcis," ujar dia.

Untuk itu dia mengajak masyarakat untuk meminta karcis jika memarkir motor ataupun mobil di tepi jalan, karyna kata dia, itu bukti untuk masuknya PAD ke Kabupaten Bangkalan.

"Salah satu adanya hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir itu karcis, jikala ada sesuatu di kendaraannya karcis itu sebagai bukti," pungkasnya.