BANGKALANTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Bangkalan berdemo di Kantor DPRD Bangkalan, Senin (05/10/2020). Mahasiswa meminta dewan untuk menertibkan pasar modern dan parkir di Kota Zikir dan Salawat.
Kordinator lapangan (korlap) aksi Irfan Syarifulloh mengatakan, pihaknya meminta dewan lebih proaktif dalam fungsi sebagai controlling (alat kontrol) terhadap OPD terkait. "Kami meminta dewan tidak menutup mata terkait semakin banyaknya pasar modern di Bangkalan," ujar Irfan dalam orasinya.
Baca Juga : Komisi C Bersurat ke Bupati Lumajang, Minta Stocophile Illegal Segera Ditutup
Padahal, lanjut Irfan, sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar modern.
Namun kenyataan di lapangan, pasar tradisional semakin tercekik karena radius atau jarak pasar tradisional dan pasar modern tidak diperhatikan. "Padahal dalam aturannya harus berjarak 3 kilometer dari pasar modern satunya," ucap dia.
Belum lagi, tidak adanya ruang terhadap pelaku UMKM (usaha mikfo kecil menengah). Padahal itu masuk dalam janji kampanye bupati, yakni bahwa UMKM akan diberikan ruang dan wadah dalam bersaing dengan pasar modern.
"Tapi nyatanya hingga saat ini UMKM belum diberdayakan. Maka kami meminta dewa untuk memanggil dinas terkait untuk memecahkan persoalan tersebut," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPRD Bangkalan Fatkhurrahman mengatakan, pihaknya sangat mendukung tuntutan PMII karena memang di Bangkalan pasar modern semakin merajalela.
"Bahkan, di pelosok desa pun sudah ada toko modern. Jangan-jangan nanti di kebun atau di gunung ada toko modern," ungkap Abah Kur, sapaan lekatnya.
Terkait demo tadi, dewan akan memanggil OPD terkait, khususnya Dinas Perizinan untuk diberikan arahan terkait merajalelanya pasar modern di Bangkalan.
Bahkan Abah Kur -sapaan Fatkhurrahman melanjutkan, dia juga akan menganjurkan agar pasar modern yang sudah mau habis izinnya distop untuk tidak dilakukan perpanjangan izin lagi.
"Masak iya, pasar tradisional seperti di Kecamatan Tanah Merah itu dikepung oleh pasar modern. Sebelahnya ada, kanan kirinya ada," imbuhnya.
Untuk masalah parkir, dewan pun mengaku semrawut. Bahkan setiap pertokoan di Bangkalan penuh dengan tukang parkir. Kondisi itu juga meresahkan masyarakat.
Baca Juga : Pengguna Hippam di Arjowinangun Bergolak, Ketua Hippam Diminta Mundur
"Nah itu kurang tertip, dan kami sudah lama merencanakan itu dengan sistem parkir yang seperti apa gitu. Intinya, dalam waktu dekat kami akan panggil dinas terkait," ungkapnya.
Berikut beberapa tuntutan yang diminta oleh PMII:
1. Semua parkir harus terhubung ke Dishub.
2. Perketat ijin pembangunan pasar modern
3. Produk UMKM harus bisa masuk pada pasar modern sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.
4. DPRD memperhatikan dan memggunakan fungsinya sebagai controlling terhadap tuntutan di atas.
5. Dewan secepatnya memanggil dinas terkait dan direktur pasar modern serta melibatkan PMII STKIP Bangkalan.
6. Pemanggilan terhadap instansi terkait satu minggu dari aksi demonstrasi.
