JOMBANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018-2023. Evaluasi dilakukan untuk mensukseskan visi misi bupati dan wakil bupati Jombang.
Evaluasi RPJMD dan Renstra PD ini digelar Bupati Jombang Mundjidah Wahab di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Senin (5/10) kemarin. Acara tersebut diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat di Jombang, dan kepala Bappeda kabupaten Jombang.
Baca Juga : Plt Bupati Jember Tutup Gambar Faida Berseragam Bupati di Ambulan Desa
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Jombang Mundjidah-Sumrambah, monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk mengukur target capaian RPJMD pada berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan. "Evaluasi hasil RPJMD menjadi sangat penting untuk mengetahui indikator mana yang telah tercapai, telah sesuai jalur, dan indikator mana yang belum tercapai. Pandemi covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional," kata Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat itu.
Disampaikan Mundjidah, koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam pada 2020 akan berpengaruh terhadap tahun 2021 dan 2022. Juga berakibat terhadap alokasi dana transfer daerah yang turun secara signifikan.
Adanya perubahan arah kebijakan nasional dalam upaya penanganan dan pemulihan dampak covid-19 juga berdampak pada perubahan sasaran pembangunan di daerah, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Jombang.
Oleh karena itu, sambung Mundjidah, perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2020 serta memerlukan beberapa koreksi dan penyesuaian arah dan target sasaran daerah sampai dengan tahun 2023.
"Hasil evaluasi pada akhir tahun ini akan menjadi dasar perubahan perda RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 yang diagendakan pada tahun 2021. Tentunya dengan tetap memperhatikan tahapan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," terangnya.
"Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing" merupakan moto Pemerintah Kabupaten Jombang di masa kepemimpinan Mundjidah Wahab dan Sumrambah. Di dalamnya mengandung visi dan misi pemerintah sebagai target utama pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara holistik dan terintegrasi.
"Hal ini dijabarkan dalam tiga misi pembangunan. Yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya, meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri," bebernya.
Untuk menuju target dari visi dan misi pemerintahan yang ia pimpin, Mundjidah menyampaikan, tahapan perencanaan dari tahun ke tahun harus diperhatikan. Tujuannya agar fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang dapat lebih terukur sehingga target yang dibidik di tahun 2023 dapat tercapai dengan baik.
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 telah diterjemahkan secara terukur dalam 6 indikator kinerja utama (IKU) dan 20 indikator kinerja daerah (IKD).
Adapun Evaluasi sampai akhir tahun 2019 dan Triwulan II tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja daerah (IKU), yaitu:
1. Indeks reformasi birokrasi, belum tercapai 100%, masih 96,18% sehingga perlu ditingkatkan.
2. Indeks pembangunan manusia, telah tercapai 101,03%.
Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Kunjungi Bawaslu Banyuwangi Pastikan Pilkada Lancar dan Sukses
3. Indeks kualitas permukiman, belum tercapai 100% masih 94,2%. Indikator ini juga perlu mendapatkan perhatian dari jajaran kepala perangkat daerah yang membidangi untuk mengarahkan strategi pencapaiannya.
4. Indeks kesalehan sosial, telah tercapai 105,72%.
5. Tingkat kemiskinan, pada akhir tahun 2019 telah terjadi penurunan angka kemiskinan dari yang ditargetkan 9,52 dapat terealisasi 9,22, sehingga tercapai 103,15%.
6. Pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2019 mengalami perlambatan 5,06% dibandingkan tahun 2018 Sebesar 5,44%. Dan diperkirakan pada tahun 2020 kembali melemah melambat 0,07 poin menjadi sebesar 4,99%.
Sedangkan, dari evaluasi capaian 20 indikator kinerja daerah (IKD) tahun 2019, ada empat indikator yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala perangkat daerah karena belum tercapai 100%. Yaitu, indeks profesionalitas pegawai, masih tercapai 73,70%; indeks infrastruktur permukiman, masih tercapai 98,55%; indeks kualitas lingkungan hidup, masih tercapai 94,46%; dan pertumbuhan PDRB sektor unggulan, masih tercapai 67,21%.
"Terhadap beberapa indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), kepada perangkat daerah agar turut mengawal keberhasilannya hingga dapat tercapai 100%. Di masa pandemi ini, dengan adanya prediksi penurunan kemampuan anggaran daerah, perangkat daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam upaya pencapaiannya," tutur bupati Jombang.
"Saya juga berharap, pada evaluasi RPJMD Kabupaten Jombang dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajarannya dapat berperan secara optimal dalam mengawal program kegiatan strategis sebagaimana tertuang dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023. Sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang," sambungnya.
