Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar hearing bersama sejumlah petani dari wilayah Blitar selatan, Kamis (1/10/2020). Hearing atau dengar pendapat itu digelar setelah para petani mengeluhkan terkait kelangkaan pupuk.
Para pateni berharap keluhan ini bisa segera direspons Pemkab Blitar melalui dinas terkait. Kebijakan pemerintah dinilai sangat menentukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang saat ini terjadi.
Baca Juga : Jelang Musim Tanam, Partai Golkar Minta Diperta Lumajang Jamin Ketersediaan Pupuk
Dalam hearing ini, Ketua Gapoktan Blitar Selatan, Suprans mengungkapkan kosongnya pupuk bersubsidi mengakibatkan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Pupuk subsidi setiap tahunnya mengalami kelangkaan pada bulan Agustus hingga Desember dan hal tersebut terus terulang.
“Ini yang jadi masalah. Pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi dan akibatnya kami dari kalangan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal pada bulan Agustus hingga Desember padahal merupakan waktu tanam di daerah Blitar selatan. Lalu adanya realokasi sebesar 200 ton pupuk bersubsidi tanpa sepengetahuan mantri pupuk dan di distribusikan ke wilayah utara dan adanya kartu tani bermasalah yang tidak dapat digunakan,” ungkap Suprans.
Menanggapi pernyataan yang disampaikan perwakilan petani, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Idris Marbawi berharap hearing ini dapat memecahkan permasalahan langkanya pupuk bersubsidi dan kartu tani bermasalah. Dalam kesempatan ini dewan juga mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Kabupaten Blitar.
“Hari ini kita gelar hearing bersama petani dan mengundang dinas terkait. Diharapkan melalui hearing ini bisa diketahui sumber permasalahan kelangkaan pupuk yang sering terjadi,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Di kesempatan ini, Kepala Dispertapa Kabupaten Blitar, Ir Wawan Widianto menyampaikan pada tahun 2020 ada pengurangan pupuk bersubsidi sebesar 45%. Menurutnya, pengurangan tersebut mulai bulan Agustus kemarin.
Pemerintah juga menyalurkan kartu tani untuk menebus pupuk guna mengantisipasi penyelewengan distribusi pupuk. Masyarakat yang tidak punya kartu tani tidak akan mendapatkan pupuk subsidi.
“Mulai 1 September tahun ini pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Tetapi kendalanya, kartu tani belum semua didistribusikan ke RDKK. Pemerintah hadir untuk rakyat. Kami bersama BNI ngebut melakukan penyaluran kartu tani pada setiap harinya ada 2-3 Kecamatan. Target kami penyaluran kartu tani tuntas bulan Oktober ini,” jlentrehnya.
Lebih dalam di kesempatan ini Wawan juga menyampaikan jika pupuk bersubsidi sampai ke kios sesuai dengan SK Bupati dan RDKK yang ada. Dirinya juga memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah disesuaikan dengan kuota di masing-masing kecamatan.
Baca Juga : Pilkades Serentak 2021 di Bangkalan Terkendala Perda yang Tak Kunjung Disahkan
“Distribusi pupuk bersubsidi telah disesuaikan dengan kuota di masing-masing kecamatan. Sementara realokasi dan evaluasi dari hasil pendistribusian di masing-masing kecamatan,” paparnya.
Hearing yang digelar juga dihadiri perwakilan BNI selaku mitra dari Dispertapa Kabupaten Blitar. Menanggapi masalah terkait kartu tani, Anggi dari Bank BNI Kantor Cabang Blitar menyampaikan kartu tani yang tidak bisa digunakan, karena rekening dari distributor tidak aktif dan mengakibatkan kartu tani tidak dapat digunakan.
Menurutnya, per 2020, Bank BNI menerima data petani yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Nah, data tersebut otomatis dicocokkan, jika data tidak cocok sistem otomatis akan menghapus petani tersebut, kondisi inilah yang mengakibatkan kartu tani belum tercetak semua.
“Kartu tani yang bermasalah dan tidak bisa dipergunakan, itu dikarenakan rekening dari distributor tidak aktif. Akibatnya kartu tani tidak bisa digunakan,” terangnya.
Hearing ini menghasilkan win-win solution terkait permasalahan pupuk di Blitar selatan. Beberapa rekomendasi dari DPRD diantaranya jatah pupuk yang di kirim ke wilayah utara untuk dikembalikan ke wilayah selatan. Dewan mendorong ada prioritas untuk Blitar selatan dan meminta kedua belah pihak yakni petani dan Dispertapa untuk berkomunikasi secara baik.
“Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan. Mohon rekomendasi ini diperhatikan oleh dinas terkait. Harapan kami ke,depan tak ada lagi kelangkaan pupuk di wilayah Blitar selatan,” pungkas Idris Marbawi.
