Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu telah melakukan survei pendapatan untuk pengkajian kebutuhan pascabencana Covid-19. Hasilnya, 91 persen responden mengaku kondisi ekonominya merosot.
Survey pendataan itu melibatkan 379 responden, terdiri dari 228 pria dan 151 perempuan warga Kota Batu. Survei tersebut telah dilaksanakan pada 20 Juli 2020 sampai 19 Agustus 2020 lalu.
Baca Juga : Diminati Masyarakat, Perumahan Taman Tirta Malang Sold 70 Unit Lebih dalam 14 Hari
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Batu Suhartono mengatakan, dari hasil survei itu, mayoritas responden mengaku penghasilan turun. Meski demikian, ada 8 persen warga yang tidak terpengaruh, dan 1 persen warga memilih untuk tidak menjawab.
“Sebanyak 34 persennya yang terdampak adalah kepala keluarga perempuan. Lalu 59 persen responden memiliki anggota keluarga sebanyak tiga sampai lima orang,” imbuhnya.
Para responden ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai lulus SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Untuk pekerjaan, para kepala keluarga dari hasil survei itu rata-rata para pekerja swasta, petani, pedagang, aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI dan Polri.
Dengan pendapatan keluarga semula Rp 2,5 juta per bulan, lantaran terkena pandemi Covid-19 turun menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. “Untuk yang turun sampai Rp 1,5 juta ini kurang lebih 30 persen,” katanya.
Pendapatan itu menurun lantaran dalam rumah tangga itu yang semula suami dan istri bekerja, tetapi lantaran pandemi, hanya salah satu yang tetap aktif. “Dari dua orang yang cari yang uang suami atau istri, karena pandemi bisa hanya suami yang kerja, atau istrinya,” terang Suhartono.
Baca Juga : Kopi Excelsa Wonosalam Mulai Dipanen, Sayangnya Harga Kopi Sedang Anjlok
Bahkan ada yang keduanya tidak bekerja alias menganggur. Sehingga, sebagian responden itu terpaksa harus menggunakan anggaran cadangan atau tabungan agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Dengan rincian, 60 persen responden ini meminta bantuan modal, berupa kemudahan kredit dan pinjaman lunak. 11 persen minta keterampilan,” terangnya.
Kemudian 10 persen responden meminta adanya akses pasar, 8 persen minta bantuan peralatan, 2 persen tidak menjawab dan 1 persen menjawab lain-lain.
Dengan adanya survei ini upaya dasar dari tindakan untuk mengambil kebijakan. Karena selanjutnya akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah dalam upaya pemulihan ekonomi.
