Abdul Aziz Anggota Komisi C DPRD Bangkalan
Abdul Aziz Anggota Komisi C DPRD Bangkalan

BANGKALANTIMES - Mutasi jabatan bagi 204 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan awal September ini dikritisi Wakil Rakyat. Dewan menilai pelaksanaan mutasi bagi ratusan pegawai itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Bahkan, dewan menyebutkan pengisian jabatan OPD itu sebanyak 71 atau 34,8 persennya tidak sesuai dengan regulasi. 

Abdul Aziz Anggota Komisi C DPRD Bangkalan menyatakan pengisian (promosi dan mutasi) ASN dalam jabatan di OPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada 2 September 2020 kualifikasi dan jenjang pendidikan menurut regulasi banyak yang tidak sesuai dengan tugas jabatannya. 

Baca Juga : Cegah Kluster Perkantoran, Pemkot Blitar Godok Mekanisme WFH bagi ASN

 

"Hal ini sangat krusial, karena kalau tidak melalui sistem merit sesuai dengan regulasi, pengisian jabatan tersebut sangat potensial berdampak buruk pada kinerja dan pelayanan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, masyarakat bisa saja menggugat pengisian jabatan tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi," ujarnya.

Aziz panggilan akrabnya menyebutkan, regulasi yang dimaksud adalah  UU No.5 Tahun 2014 Pasal 75 Ayat (1 dan 2) jis UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 224 Ayat (2), PP No.18 Tahun 2016 Pasal 98 Ayat (4), PP No.11 Tahun 2017 Pasal 152, Pasal 107 huruf a,b,c, dan Pasal 109 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menkes No. 43 Tahun 2019 Pasal 44 Ayat (2), dan Perda Kabupaten Bangkalan No.7 Tahun 2016 Pasal 10 harus memenuhi kualifikasi dan jenjang pendidikan.

Menanggapi itu, Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsjah mengungkapkan, kualifikasi jenjang pendidikan di kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan regulasi dan mekanisme. “Apa lagi yang perlu disanggah. Kalau berbicara UU, pasal, dan lain sebagainya mending duduk bareng kita diskusikan,” katanya.

Sedangkan Wahyudi S.S M.Hum., selaku pengamat LsPD (Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi) menyampaikan, masalah pengisian (promosi dan mutasi) jabatan OPD kabupaten Bangkalan tersebut, berdasarkan pada UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Peraturan Menkes No.43 Tahun 2019, Perda Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2016, dan Perbup Bangkalan seharusnya dilakukan dengan sistem merit sesuai dengan ketentuan regulasi.

Baca Juga : Gara-Gara Pilbup, Pemkab Jember Percepat Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa

 

"Namun apabila tidak sesuai dengan ketentuan regulasi pejabat wewenang di kabupaten Bangkalan dapat memperbaiki dengan menangguhkan (SK) pengangkatan 71 ASN. Hal ini sangat krusial, karena jika tidak potensial digugat publik (masyarakat)," ungkapnya.

Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan gugatan administratif SK pengangkatan pejabat terkait kepada : pejabat berwenang di kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur.