Metode pembelajaran daring tampaknya masih akan terus berlangsung hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Hal itu didasari pandemi covid-19 yang juga urung melandai hingga saat ini.
Namun, metode pembelajaran daring kerap dikeluhkan oleh masyarakat tanah air lantaran masih ada yang kesulitan dalam mengakses internet. Pun demikian berkaitan dengan kuota yang dirasa oleh sebagian masyarakat masih memberatkan.
Baca Juga : Uji Coba Sekolah Tatap Muka Siswa SMK/SMA Segera Dilakukan di Jombang
Tetapi, siswa dan orang tuanya bisa berlega hati. Pasalnya, setiap siswa sekolah akan diberikan jatah paket kuota internet sebesar 35 GB per bulan, termasuk siswa di Kota Malang. Kuota tersebut bakal disalurkan selama 4 bulan ke depan, mulai September hingga Desember 2020.
"Berkaitan dengan itu, dari pusat nanti ada pengalokasian anggaran untuk anak-anak. Satu anak dijatah 35 GB per bulan, selama 4 bulan, mulai PAUD sampai SMA," jelas Wali Kota Malang Sutiaji usai rapat koordinasi pembelajaran di masa pandemi covid-19 dengan MKKS SMP Negeri dan Swasta, K3SD, koordinator pengawas SD dan SMP, Himpaudi, dan IGTKI, Kamis (3/9/2020).
Hanya, penyaluran kuota tersebut masih dalam tahap pendataan di masing-masing daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meminta semua sekolah untuk segera melaporkan pendataan terkait nomor HP yang digunakan siswa-siswa sekolah.
"Kami diminta oleh pusat untuk mendata nomor-nomor siswa dari PAUD sampai SMA. Saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang," imbuh Sutiaji.
Yang menjadi persoalan, lanjut Sutiaji, berkaitan dengan penyaluran pengiriman kuota dari rekanan, dalam hal ini provider yang bersangkutan. Sebab, terkadang ada yang tidak masuk lantaran terganggu sinyal atau nomor sudah ganti.
"Kan harus pakai penyedia. Ini yang agak kesulitan. Ada yang ganti nomor, sehingga pas diisi tidak bisa atau pas mati. Sinyal tidak ada juga berpengaruh. Sedangkan tidak memungkinkan jika sekolah yang melakukan pengisian itu," imbuhnya.
Solusi yang disiapkan, di samping tetap menyiapkan rekanan, Pemkot Malang juga tengah menggagas penyediaan free wifi di 551 titik yang tersebar di semua RW. Walaupun, penyelesaian penyediaan wifi ini masih butuh waktu.
Baca Juga : Daerah Minim Signyal, Program Guru Sambang di Lumajang Jalan Terus
"Yang lebih ideal memang free wifi. Akan tetapi secara insfrastruktur tidak bisa mendadak dan butuh waktu panjang. Selain infrastruktur, itu juga yang memanfaatkan nanti tidak bisa memprioritaskan anak-anak sekolah saja," terangnya.
Lebih jauh, dalam waktu dekat pemkot juga akan mengumpulkan jasa provider untuk mempermudah realisasi pengisian kuota kepada siswa. Apalagi ada pencanangan akan ada keringanan dengan pemberian kuota internet senilai 10 GB dengan harga Rp 10 saja.
"Dalam waktu dekat, saya akan mengundang provider. Ada Rp 10 untuk 10 giga per bulan. Tapi satu orang dijatah 10 saja. Nanti akan kami undang semua kalau bisa dari provider-provider yang lain. Sehingga anak pakai apa ya kita anjurkan dan kalau bisa kita subsidi pakai transisi tadi dengan alokasi kan tidak mahal," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dikbud Kota Malang Totok Kasianto mengatakan, dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kurang lebih Rp 7,2 triliun untuk nasional. Dikbud Kota Malang menargetkan 10 September proses pendataan nomor HP siswa dari PAUD, SD, dan SMP bisa terselesaikan. Sehingga proses penyaluran kuota internet sebesar 35 GB setiap bulan bisa segera diproses dan bisa dimanfaatkan oleh siswa siswi sekolah.
"Seluruh nasional ini. Diwajibkan sekolah meng-update data. Mudah-mudahan paling lambat 10 September ini sudah selesai. Pusat segera membagikan kuota kepasa masing-masing siswa. Sehingga tetap pembelajaran kita melalui jarak jauh dari rumah tak ada kendala lagi," ungkap Totok.
