JATIMTIMES - Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Namun, program makan siang untuk siswa itu belum dimulai di Kota Batu.
Kota Batu menjadi salah satu daerah yang masih belum mendapatkan petunjuk resmi terkait pelaksanaan makan bergizi.
Baca Juga : Penularan PMK di Kota Batu Meluas, Puluhan Hewan Ternak Terjangkit, 4 Sapi Mati hingga 2 Dipotong Paksa
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu M. Chori. Dia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu masih belum ada tanda-tanda. Meski begitu Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengaku siap menjalankan program tersebut kapan saja. Apalagi proses uji coba melalui program KWB Bergizi telah rampung dilakukan.
"Hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang diberikan pemerintah pusat," ujar Chori saat ditemui JatimTIMES, belum lama ini.
Chori menyampaikan, program itu akan dilaksanakan secara bertahap. Dari data Satuan Pelayanan Program Pangan Bergizi (SPPG) nasional program MBG baru dilaksanakan di 181 sekolah sejak dimulai pada 7 Januari lalu. Di Malang Raya, pelaksanaan dimulai di Kabupaten Malang sebanyak empat sekolah.
Chori mengaku anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program tersebut juga masih belum jelas.
Pihaknya selama ini sudah memiliki gambaran kebutuhan anggaran untuk realisasi MBG di Kota Batu. Hitungan itu dari pelaksanaan uji coba hampir di semua sekolah secara bergiliran akhir tahun lalu.
"Anggarannya nanti akan menggunakan APBD atau dana sharing dengan pemerintah pusat, kami juga belum tahu," bebernya.
Baca Juga : Bupati Sanusi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis: Tapi Kita Belum Dapat Juknis
Sebelumnya, proses uji coba yang telah menyasar 26 ribu siswa di 185 sekolah. Jumlah itu setara dengan 88 persen dari total siswa yang ada di Kota Batu. Chori menyebut, uji coba melalui program KWB Bergizi itu dilakukan menggunakan APBD 2024.
Pemkot menghitung, kebutuhan anggaran per porsi makanan sekitar Rp 15 ribu. Jika dikalikan 31 ribu siswa yang ada, kebutuhan anggaran hariannya yakni Rp 480 juta. Sementara estimasi kebutuhan anggaran per tahunnya mencapai Rp 108 miliar.
Baginya, program tersebut akan membawa banyak dampak terhadap ekonomi daerah. Sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpotensi untuk diberdayakan. Khususnya untuk menyuplai kebutuhan makanan.
"Bisa jadi kita (Kota Batu) akan masuk pada tahap kedua nanti, masih menunggu juknisnya,” tutup Chori.
