Memperingati sewindu UU Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Sri Sultan HB X akan menggelar Sapa Aruh di Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat, Senin (31/8/2020) besok.
Selain sebagai ungkapan rasya syukur, sapa aruh ini dilakukan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan pengayoman dan rasa aman pada masyarakatnya.
Baca Juga : Jogja Benar-Benar Istimewa, Gubernur Dapat Penghargaan dan Wagub Diapresiasi
Menurut Pati Paniradyo Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, sejak status keistimewan dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pemda DIY terus berbenah. Langkah demi langkah terus dijalani dengan konsisten melalui sinergitas lintas sektor dalam menjalankan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan keistimewaan.
“Melalui keistimewaan DIY, kita semua harus bisa menghasilkan karya sebagai buah peradaban, itu adalah mimpi kita bersama untuk menatap masa depan demi generasi mendatang dan kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Aris dalam rilis pada media Sabtu 29/08.
Selain itu, dana keistimewaan yang menjadi bagian dari UUK DIY hingga kini telah mencapai Rp 6 triliun lebih. Dengan dana tersebut selama sewindu ini, Aris menyatakan akan tetap fokus pada 5K yang selalu didengungkan sehingga dapat segera diwujudkan menjadi kenyataan.
5K tersebut meliputi Kasultanan, Kadipaten, Kampung, Kampus dan Keprajan. “Harapan kita itu di sewindu keistimewaan, tentu saja kami tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dari berbagai pihak,” ujarnya.
Mengenai sapa aruh, menurut Aris, Gubernur ingin menegaskan adanya filosofi keistimewaan yang bisa menjadi bagian yang perlu dicermati, seperti manunggaling kawula gusti, sawiji greget sengguh ora mingkuh dan nilai-nilai filosofi jawa lainnya yang selalu relevan dengan setiap kondisi.
Baca Juga : 4 Perbedaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Lebih lanjut Aris menuturkan bahwa dalam usianya yang sudah sewindu, UUK telah diimplementasikan kedalam bermacam hal. Beberapa keberhasilan yang dicapai atas implementasi UUK ini di antaranya dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Meski demikian, menurut Aris masih ada yang menjadi PR berkaitan dengan tujuan UU Keistimewaan ini, yakni mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. “Jelas masih menjadi PR, karena salah satu PR di DIY bagaimana kita mencoba mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan,” ungkapnya.
