SURABAYATIMES - Putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Bernardi, secara terang-terangan ingin ikut meramaikan kontestasi pilwali di Surabaya.
"Saya sudah blusukan, silaturahmi, dengan masyarakat. Juga ke tokoh masyarakat. Karena memang 10 tahun masa jabatan Ibu, saya terus berkomunikasi, menjalankan silaturahmi dengan masyarakat dan sering bertatap muka dengan mereka. Jadi, persiapan jauh-jauh hari, tidak di saat momen pilwali ini saja," ungkap Fuad kepada sejumlah awak media, Jumat (14/8).
Fuad menyampaikan sudah mempersiapkan tim relawan jauh-jauh hari. Bahkan tim relawannya itu, sudah disiapkan sejak lama.
"Untuk basis massa memang ada. Di dua kali pilwali waktu zamannya Ibu (Risma), saya mempunyai tim relawan yang memang bergerak. Juga dari teman-teman muda milenial. Persiapan sudah siap jika rekom (DPP PDI-P) ada nama saya," ucap Fuad.
Fuad yang tercatat sebagai kader DPC PDI-P Kota Surabaya ini mengaku siap jika memang nanti menjadi calon wakil wali kota Surabaya. "Kalau memang mendapat rekom, ya nanti pasti tetap langsung menyusun strategi dengan pasangan saya. Paling tidak, tim pemenangan terlebih dahulu, yang memang kami coba ambil dan kolaborasikan dari semua elemen, mulai dari tokoh masyarakat dan pemuda juga," lanjut dia.
PDI-Perjuangan sendiri baru akan mengumumkan jagonya pada 19 Agustus mendatang. Sebab, 19 Agustus adalah jadwal pengumuman putaran terakhir pasangan yang diusung PDI-P pada pilkada serentak 2020.
Berniatnya Fuad maju pada ajang pilwali itu mendapat kritikan dari pakar psikologi politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Andik Matulessy. Dia menilai jika hal itu terjadi, maka politik dinasti akan mewarnai Pilkada Surabaya 2020. Dia juga mengaku tidak setuju degan politik dinasti.
"Saya termasuk yang menolak politik dinasti dalam pilkada. Karena banyak yang mengandalkan nama dinastinya daripada kompetensi sebagai pemimpin," ujarnya Sabtu (15/8).
Menurut Andik, meskipun mengaku siap maju sebagai kader partai, anak Wali Kota Risma dinilai belum punya cukup jejak politik. Apalagi dia juga tidak mendaftar saat penjaringan calon sebelumnya.
"Semua pasti merasa siap untuk menjadi wali kota atau wakil, apalagi ada dukungan dari petahana. Namun demikian, secara riil konstelasi politik tidak memungkinkan tokoh tanpa jejak politik akan didukung oleh parpol," ungkapnya.
Andik melanjutkan, bisa saja politik dinasti di Pilkada Surabaya 2020 digunakan sebagai kendaraan pencalonan. Namun dia ragu calon tersebut akan bebas dari campur tangan keluarganya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan. "Kekuasaan itu seperti minum air laut, semakin lama semakin haus," imbuh dia.
Fuad sendiri memiliki jejak yang kurang menggembirakan. Pada Selasa 26 Maret atau akhir Maret 2019, dia pernah diperiksa Polda Jatim. Itu terkait kasus heboh amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya.
Pemeriksaan Fuad dilakukan setelah sebelumnya ada tudingan anak pejabat yang bermain dalam proyek yang menyebabkan amblesnya jalan oleh mantan Ketua DPRD Surabaya Armuji.
Saat itu dalam perkara yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim ini, Direktur Ditreskrimsus Kombes Akhmad Yusep Gunawan membenarkan pemeriksaan Fuad Bernardi terkait dengan amblesnya Jalan Gubeng. "Perkembangan penanganan perkara," ujarnya.
Yusep menjelaskan pemanggilan Fuad ini untuk pendalaman kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng. Sebab, sebelumnya beberapa saksi ada yang menyebut jika dia terlibat. "Ini terkait dengan keterangan dari beberapa saksi yang lainnya yang perlu kami dalami," ucapnya.
Saat ditanya apakah keterlibatan Fuad di perizinan proyek, Yusep mengaku masih akan memeriksa kembali. "Ya mungkin nanti kami konfrontasi dulu terkait hal tersebut. Artinya bahwa dari keterangan saksi-saksi yang lain yang sudah kami buat pemeriksaan, memang menjelaskan ada nama F terkait dengan kasus yang harus kami dalami," pungkas Yusep saat itu setelah pemeriksaan Fuad.
