Sehari setelah pegiat seni meluruk kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Bupati Malang HM. Sanusi masih aktif melakukan giat pemerintahan.
Hari ini (Jumat 14/8/2020) orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Malang itu, mulai dari pagi hingga sore hari, sibuk mengikuti agenda di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang.
Baca Juga : Viral Munculnya Iklan Vulgar di Situs Pembelajaran Online Anak, Ini Kata Pakar dan KPAI
Ketika awak media meminta tanggapannya terkait adanya aksi pelaku seni kemarin (Kamis 13/8/2020), Sanusi mengaku dirinya tidak tahu-menahu soal adanya aksi ratusan massa tersebut.
”Saya tidak tahu aksi apa, saya baru sampai,” ungkap Sanusi saat ditemui media online ini usai menghadiri agenda pemerintahan di gedung DPRD Kabupaten Malang.
Seperti yang sudah diberitakan, Kamis (13/8/2020) siang ratusan pegiat seni yang mengatasnamakan Solid alias Solidaritas Pelaku Seni Budaya Kabupaten Malang menggelar aksi massa di depan kantor dewan.
Dalam tuntutannya, ratusan pekerja seni tersebut meminta kepada anggota DPRD agar mendukung program bupati Malang. Yakni terkait dukungan kepada pelaku seni untuk kembali berkreasi di tengah pandemi covid-19.
Bahkan, dalam serangkaian acara tersebut, koordinator aksi Ki Ardhi Purbo Antono mengatakan Bupati Sanusi telah memperbolehkan seniman untuk menggelar serangkaian acara, mulai pertunjukan wayangan, campursari, hingga tayub di tengah wabah covid-19.
Namun, Bupati Sanusi justru membantah klaim yang dilontarkan Ki Ardhi. ”Belum. Itu kan ngikuti dari atas (pemerintah pusat, red). Tapi kalau perizinannya dari kepolisian nanti. Selama polisi mengizinkan bagi saya itu (diperbolehkan, red),” ucap Sanusi.
Jika memang belum mengambil kebijakan, lantas apa ruang yang diberikan kepada pelaku seni selama pandemi? Sanusi lagi-lagi belum bisa menjelaskan secara gamblang dan berdalih dirinya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : Viral Munculnya Iklan Vulgar di Situs Pembelajaran Online Anak, Ini Kata Pakar dan KPAI
”Ya nunggu dari pusat. Kan di daerah tidak bisa bikin kebijakan sendiri. Tidak bisa. Nunggu saja dari pusat nanti. Nanti kita kalau ada (agenda, red) dengan gubernur (Jatim), akan kami komunikasikan,” sambung Sanusi.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Sanusi mengaku dirinya juga bakal membahas permintaan para pelaku seni tersebut dengan instansi terkait. Salah satunya membahas bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Malang.
”Kalau mereka (pelaku seni) tidak ada tanggapan, ya mereka tidak dapat pendapatan. Cuma, karena kita mengedepankan keselamatan bangsa (dari covid-19, red), maka ya itu, mohon bersabar semuanya,” pungkas Sanusi.
