Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dari partai PKB masih jadi teka teki hingga saat ini. Hal itu dikarenakan belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP berencana mengeluarkan rekomendasi Bapaslon kepala daerah di 75 daerah sekaligus dalam rangka peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Republik Indonesia yang ke-75 tahun.
Terkait 75 daerah tersebut, apakah di dalamnya termasuk Pilkada Kabupaten Malang 2020, masih belum terdapat tanggapan pasti. Tetapi yang jelas untuk Kabupaten Malang akan diberikan dalan waktu dekat.
Baca Juga : Jika Ingin Menang Pilkada,Pengamat Sebut Bobby Nasution Harus Lepas Image 'Mantu Presiden'
Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Faisol Reza mengungkapkan bahwa terkait pengumuman pemberian rekomendasi untuk Bapaslon di Pilkada Kabupaten Malang 2020 akan diberikan dalam waktu dekat. "Insyaallah minggu ini," katanya singkat ketika dikonfirmasi oleh MalangTimes, Rabu (12/8/2020).
Untuk diketahui sebelumnya bahwa terdapat nama-nama yang bermunculan yang rencananya akan di berikan rekomendasi oleh DPP PKB untuk melenggang di Pilkada Kabupaten Malang 2020.
Di antaranya ada dua anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V yakni meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dua anggota DPR RI tersebut yakni Lathifah Shohib serta Ali Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB Kabupaten Malang.
Kemudian ada nama Umar Usman tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Malang dan juga sebagai direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Malang.
Selain itu terdapat nama mantan orang birokrasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang terus melakukan proses komunikasi dan lobi ke DPP PKB terkait pemberian rekomendasi, yakni Didik Budi Muljono.
Dari keempat nama tersebut yang telah terang-terangan menunjukkan diri akan melenggang di Pilkada Kabupaten Malang 2020 dengan menampakkan banner-banner besar di billboard Malang Raya yakni Lathifah Shohib.
Lathifah mengatakan terkait banyaknya banner-banner dirinya di Malang Raya yang menyatakan sebagai Calon Bupati Malang 2020-2025 dengan mengusung tagline Malang Bangkit, Ngalam Mbois, dirinya mengaku bahwa terkait keyakinannya mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB, agar dapat mengalir saja. "Mengalir saja mas," ujarnya ketika dikonfirmasi MalangTimes.
Sementara itu, terkait nama Lathifah Shohib sebagai N1 yang dikabarkan akan bergandengan dengan Didik Budi Muljono sebagai N2, ia beranggapan bahwa terkait hal itu merupakan keputusan dari DPP PKB. "Waduh itu ranah DPP," ujar perempuan yang merupakan cucu dari salah satu pendiri NU yakni Kiai Bisri Syansuri.
Baca Juga : Polres Sumenep Gelar Deklarasi Pilkada Aman, Damai, dan Sejuk
Selain itu, terdapat nama Didik Budi Muljono yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang muncul sebagai orang birokrasi langsung yang berkecimpung di tataran Pemkab Malang.
Didik pun mengungkapkan bahwa dirinya masih tetap menunggu keputusan dari DPP PKB terkait pemberian rekomendasi. "Ya dari dulu tetap komunikasi, tapi kan nggak tahu gimananya. Ya masih nunggu lah mas, namanya politik," ucapnya.
Disinggung mengenai namanya yang kabarnya akan digandengkan dengan Lathifah Shohib sebagai N2, Didik pun mengelak dan tetap akan menunggu keputusan dari DPP PKB. "Nggak ada fotonya. Halah itu kan anak-anak sendiri itu, jodoh-jodohkan," ungkaknya sambil tertawa.
Didik pun mengatakan bahwa agar semua pihak bersabar. Karena dirinya pun mengaku belum mengetahui hasilnya dan hingga saat ini masih belum bertemu dengan Lathifah. "Dilihat dulu saja, dilihat perkembangannya, sabar aja. Ini ya masih belum tahu, aku belum ketemu bu Lathifah," ungkapnya.
Sebagai informasi bahwa hingga sampai saat ini, terdapat tiga parpol yang belum menentukan sikap akan membentuk koalisi atau akan bergabung dengan koalisi petahana, yakni PKB, Partai Golkar dan Partai Hanura.
PKB yang memiliki 12 kursi di parlemen akan dengan mudah untuk mengusung Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Malang di Pilkada Kabupaten Malang 2020 tanpa koalisi. Karena telah memenuhi syarat awal yakni melewatu batas minimal perolehan kursi parlemen sebesar 20 persen dari total kursi di DPRD Kabupaten Malang.
