Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono meminta Pemkot Surabaya segera mencairkan tunggakan dana Pilkada Surabaya 2020 untuk KPU Kota Surabaya. Agar tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya bisa dilakukan.
"Jangan sampai pelaksanaan tahapan Pilkada terseok-seok karena anggaran," ungkapnya Jum'at, (07/08/2020).
Baca Juga : 42 Pendamping Wira Usaha Baru Pamekasan Digaji di Bawah UMK
Menurut Adi, dia sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi A agar menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak untuk membahas persoalan tersebut. "Komisi A akan menggelar hearing terhadap persoalan itu pada Sabtu," terang dia.
Adi menekankan agar Pemkot Surabaya bisa memperhatikan persoalan tersebut.
Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri membenarkan bahwa anggaran Pilkada Surabaya sesuai NPHD masih belum cair seluruhnya.
Dari anggaran Rp 101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp 41,09 miliar atau sekitar 41 persen. Artinya, Pemkot Surabaya masih harus melunasi atau memberikan kekurangan sebesar Rp 59,3 miliar.
“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Baca Juga : Aturan Baru BLT Dana Desa Diperpanjang Sampai Desember, Ini 5 Keputusan dari Menteri Desa
Alumnus magister ilmu politik FISIP Unair Surabaya ini menyatakan anggaran Rp 41 Miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp 1 miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp 40 miliar.
“Kalau sesuai Permendagri, harusnya ya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau sekitar Rp 60 miliar,” terang Astri.
Komisioner perempuan satu-satunya di KPU Kota Surabaya tersebut juga menyampaikan pada 22 Juli 2020 telah dilakukan penandatanganan addendum (perubahan) NPHD anggaran Pemilukada Kota Surabaya 2020 bersama Pemkot Surabaya.
