JATIMTIMES - Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang 2025 yang menembus lebih dari Rp300 miliar kembali menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Di tengah dalih keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, besarnya anggaran yang justru tidak terserap dinilai mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan besarnya SiLPA menjadi catatan penting yang akan dievaluasi dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2025.
Baca Juga : Masuk Sekolah Lagi? Simak Tips Pilih Model Rambut dan Seragam agar Tetap Rapi
"Di tengah keterbatasan dan efisiensi, tapi ternyata SiLPA-nya tinggi. Itu menjadi catatan kami. Nanti tentu akan kami evaluasi dalam pembahasan LPj APBD 2025," ujarnya.
Menurut Dito, salah satu penyumbang SiLPA berasal dari belanja pegawai. Padahal, porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Malang tahun ini mencapai sekitar 47 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perencanaan anggaran yang belum akurat sehingga alokasi belanja tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Hal tersebut juga menjadi salah satu poin dalam pendapat fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu (8/7/2026).
"Artinya ada perencanaan yang tidak baik, tidak pas untuk pembiayaan belanja pegawai," tegasnya.
Selain itu, Dito juga menyoroti tingginya Standar Satuan Harga (SSH) yang digunakan Pemkot Malang dalam menyusun anggaran. Menurutnya, SSH yang terlalu tinggi justru berpotensi memicu besarnya sisa anggaran saat pelaksanaan kegiatan karena realisasi belanja lebih rendah dibanding nilai yang telah dianggarkan.
Ia mencontohkan langkah yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Saat itu, pemerintah daerah meminta pertimbangan kepada BPK dan Kementerian Dalam Negeri untuk menurunkan standar satuan harga agar penyusunan anggaran lebih realistis.
Baca Juga : Audiensi di DPRD Situbondo, LSM Pertanyakan Pandangan Umum Fraksi PDIP soal Layanan Kesehatan Gratis
"SSH di Kota Malang ini tinggi. Konsekuensinya ketika dibelanjakan, sisanya juga besar. Dengan APBD yang terbatas, seharusnya perencanaannya lebih maksimal," katanya.
Menurut Dito, apabila SSH disusun lebih ideal dan mendekati harga riil di lapangan, ruang fiskal yang tersedia dapat dialihkan untuk membiayai program-program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Saat ditanya apakah tingginya SiLPA mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran, Dito menilai persoalannya terletak pada akurasi penyusunan APBD.
"Perencanaannya tidak presisi, tidak akurat," pungkasnya.
