Menindaklanjuti tuntutan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bangkalan, Komisi D DPRD lakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) dan PMII, pada Rabu (05/08/2020).
Pemanggilan itu membahas tentang beberapa tuntutan aksi PMII minggu lalu, 27 Juli 2020 kepada Disdik dan DPRD Bangkalan. Diantaranya, keterbukaan informasi terkait data PIP (Program Indonesia Pintar).
Baca Juga : Tukar Guling Bermasalah, Warga Besole Wadul Dewan
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengaku, ingin mencoba untuk konsisten dengan tuntutan PMII, terkait keterbukaan informasi PIP di Kabupaten Bangkalan.
Maka satu atau dua hari paska aksi itu, Disdik Bangkalan, kata dia langsung mengirimkan datanya ke Kominfo. "Jadi sekarang datanya sudah dipublis. Sehingga data PIP di masing-masing sekolah di Bangkalan sudah bisa di buka," ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Kemudian, kata Nur Hasan, seandainya tidak berbenturan dengan peraturan teknis, pemberian dana PIP itu tidak boleh diambil secara kolektif. Karena menurut dia, potensi penyimpangan kalau sudah kolektif itu sangat besar.
Sehingga lanjutnya, mudarat dan manfaatnya itu lebih besar mudaratnya. "Tetapi berhubung itu sudah aturan, sudah teknis apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi, tidak mungkin kita akan mengumpulkan masa terlalu banyak," kata dia menjelaskan.
Yang terpenting, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terkait PIP ini agar bank BRI untuk memberikan buku rekening beserta kartu ATM-nya kepada penerima PIP di setiap kecamatan.
"Kalau semisal kartu ATM-nya masih bertahap mudah-mudahan secepatnya," imbuhnya.
Terkait temuan PMII, politisi Partai Persatuan Pembangunan akan menindak tegas, yang terpenting lokusnya tidak melalui rapat atau melalui musyawarah.
Karena kalau sudah melalui musyawarah, biasanya, lanjut Nur Hasan, wali murid itu menyerahkan kepada kepala sekolah atau mengkuasakan. "Begitu kalau berdasarkan musyawarah," sambungnya.
Baca Juga : Warga Mengeluh Tak Dapat Bantuan saat Isolasi Mandiri, Begini Tanggapan Pemkot Malang
Tetapi berkaitan dengan temuan PMII, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih. "Mudah-mudahan secepatnya diberikan locusnya, di mana tempatnya dan di mana SD-nya. Kmi ingin bersama temen-temen PMII untuk langsung melakukan aksi turun ke bawah," tegasnya.
Sehingga kalau memang ditemukan tidak ada musyawarah pihaknya akan merekomendasikan untuk PIP-nya khusus. Artinya langsung diberikan kepada penerima.
"Karena ini berbicara kebijakan dan pertimbangannya kasuistik. maka kami tidak akan memperbolehkan mengambil secara kolektif yang akan membuat kesalahan besar," pungkasnya.
