Rapat paripurna membahas 3 agenda sekaligus digelar DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Rapat paripurna membahas 3 agenda sekaligus digelar DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus. Paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  Tahun Anggaran 2021. Kemudian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2020. Rapat paripurna digelar di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (27/7/2020). 

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto selaku pimpinan rapat mengatakan, rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Blitar Santoso dilaksanakan untuk mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Blitar atas KUA-PPAS  Tahun Anggaran 2021, jawaban wali kota Blitar dan  Nota Pengantar KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020. "Rapat paripurna hari ini membahas tiga agenda sekaligus,” ungkap Yasin Hermanto. 

Baca Juga : Panjatkan Doa Keselamatan, HUT ke-1141 Kota Kediri Diawali Khotmil Qur'an Virtual

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Blitar Santoso secara langsung menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021. Santoso juga menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2020  serta realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya tahun anggaran 2020.

Dikatakan Santoso, di KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020, Pemkot Blitar memilih untuk berkonsentrasi dan fokus terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi corona Covid-19. 

“KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 ini kita tetap berfokus pada penanganan covid-19. Kita tetap realokasi dan refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” papar Santoso.  

Dikatakan orang nomor satu di Kota Blitar, KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 selain berfokus pada sektor ekonomi juga akan fokus di sektor pendidikan. Serta sektor-sektor lainnya seperti fasilitas kesehatan, pengentasan kemiskinan dan antisipasi pelaksanaan pilkada Kota Blitar 2020. 

Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk stimulan program pembangunan rumah tidak layak huni dan sejumlah pembangunan fisik yang belum terlaksana. “Kepentingan rakyat tetap yang utama. Dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 kegiatan-kegiatan itu menjadi skala prioritas,” tegas wali kota. 

Sementara untuk anggaran tahun 2021 Pemkot Blitar akan banyak fokus untuk memperbaiki kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini dipilih untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi covid-19. Prioritas lainnya Pemkot Blitar akan menyelesaikan program-program yang pada tahun 2020 ini tidak terlaksana. 

Baca Juga : Raup Rp 5,6 Miliar, Target Pajak BPHTB sudah Realisasi 61 Persen

“Pandemi covid-19 ini dampaknya luar biasa. Salah satunya PAD Kota Blitar banyak berkurang. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan APBD 2021. Tapi kami berusaha menyelesaikan semua demi kepentingan rakyat,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto menyampaikan dalam waktu dekat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Blitar segera menindaklanjuti pembahasan KUA-PPAS 2021 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020.

“Pembahasan selanjutnya untuk KUA-PPAS 2021 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2020 sudah dijadwalkan oleh Banmus DPRD,” paparnya.(*)