Menyambut Hari Bakti Adhyaksa Ke-60 yang diperingati setiap 22 Juli, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan bahwa sinergi antara Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan Pemerintah Kota Kediri selama ini sudah berjalan dengan baik.
“Semenjak periode saya di awal dulu, kami membiasakan untuk selalu ada komunikasi secara intensif dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kami ingin bahwa di Kota Kediri kalau kami punya program-program itu tidak salah atau kebablasan karena kami ingin kegiatan itu memiliki dampak. Tapi ketika kegiatan itu berjalan dan sudah berdampak bagus, kadang-kadang kan ada yang kena gara-gara secara aturan, secara sudut pandang hukum tidak boleh seperti ini. Seperti itu nah biasanya kami minta legal formal dari kejaksaan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja wali kota Kediri Selasa (21/7).
Baca Juga : Kekerasan Psikis Dominan di Kota Malang, 65,7 Persen Responden Tak Tahu Prosedur Laporan
Abdullah Abu Bakar juga merasa senang karena ada pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Yakni dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.
“Ada pendampingan. Dulu ada TP4D. Kami sangat senang. Tapi sekarang kalaupun tidak ada atau sudah dibubarkan, kami juga akan tetap bekerja sama supaya pihak kejaksaan itu bisa melihat bahwa ini ada potensi hukum atau tidak. Jadi, kami bisa mawas diri. Kami bisa memitigasi risiko di dalam sebuah program pemerintah sehingga ke depan ketika program itu running atau program itu sudah terlaksana, itu tidak ada dampak secara hukum, khususnya pada tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Merespons arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa setiap kepala daerah harus memiliki kreativitas untuk membuat program, dalam peringatan Hari Bakti Adhyaksa tahun ini, Abdullah Abu Bakar memiliki harapan untuk dapat senantiasa bertumbuh, berkembang dan berkolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah bisa terus berjalan bersama-sama untuk memajukan daerah serta adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Itu agar kreativitas program dari pemerintah daerah dapat dituangkan.
“Kejaksaan itu kan lawyer-nya negara. Jadi, kami bisa pakai kapan saja. Kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah dan ini sesuai dengan permintaan Pak Presiden. Kami berjalan, uang negara itu digunakan untuk membangun sendi-sendi perekonomian yang memiliki sustainability yang bagus, yang sustain. Harapan saya besar, karena saya sebagai kepala daerah yang sudah dua periode ini merasa pentingnya soal kolaborasi dalam membangun suatu daerah atau membangun sebuah negara sangat penting. Yang sangat penting adalah bagaimana program itu bisa berjalan, memberikan dampak kepada masyarakat dan tidak ada permasalahan hukum. Sehingga kreativitas dari pemda untuk membuat program akan jadi lebih bagus lagi," ucapnya.
"Kata Pak Jokowi kan seperti itu, harus ada loncatan. Jadi menurut saya, teman-teman yang memiliki kreativitas terhadap program di daerah ini yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, menaikkan sumber daya manusia. Lalu juga mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka potensi perekonomian. Itu bisa berjalan dengan baik. Membuat program itu susah. Apalagi program itu ada kemungkinan di aturan-aturannya itu tidak ada karena saat ini kreativitas jalannya lebih maju daripada aturan. Jadi kadang-kadang programnya macam-macam. Pak Presiden juga minta program yang macam-macam tentang industri kreatif misalnya.vtapi aturannya belum ada kadang-kadang seperti itu. Nah kita mesti merespons apalagi yang kita hadapi saat ini 60% lebih itu adalah milenial. Makanya dibutuhkan pendampingan, dibutuhkan sudut pandang hukum kejaksaan,” sambungnya.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Pembangunan Responsif Gender Tetap Jadi Kewajiban
Terakhir, dalam peringatan Hari Bakti Adhyaksa tahun ini yang mengambil tema "Terus Bergerak dan Berkarya", Abdullah Abu Bakar menyampaikan agar Kejaksaan Negeri Kota Kediri terus bergerak dan bekarya. "Semoga kejaksaan tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menjadi pembela rakyat, berpihak pada kebenaran dan keadilan," pungkasnya.