Holik anggota DPRD Sumenep dari fraksi partai Gerindra (Foto: Syaiful Ramadhani/ SumenepTimes)
Holik anggota DPRD Sumenep dari fraksi partai Gerindra (Foto: Syaiful Ramadhani/ SumenepTimes)

Komisi II dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, singgung program Wirausaha Muda Sumenep (WMS) stagnan alias tidak ada perkembangan.

"Selama 4 tahun berjalan, program WMS ini dipandang tidak ada hasil yang maksimal, baik itu dari sektor penyelenggara, rekrutmen, maupun hasilnya seperti apa," kata Holik, anggota Komisi II DPRD Sumenep saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (20/7/2020).

Baca Juga : Bupati Malang Minta Sekda Baru Tiru Pelajar SD

Holik lantas mempertanyakan anggaran dana sebesar Rp 8 miliar dalam setiap tahun yang difokuskan untuk program WMS tersebut dipergunakan untuk apa.

"Setiap tahun itu untuk WMS 4 miliar untuk pelatihan, dan 4 miliar untuk biaya pengadaan peralatan. Lalu hasilnya di mana," terang politisi dari partai Gerindra itu.

Lebih lanjut Holik mengatakan, produktivitas maupun SDM yang dihasilkan program WMS tersebut seringkali menjadi buah bibir di internal Komisi II DPRD Sumenep.

"Sehingga kemudian teman-teman komisi ini mempertanyakan itu, faktanya memang begitu, bahwa hasil dari pelatihan itu kurang," sambung dia.

Parahnya lagi, saat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perihal program WMS tersebut, pihaknya mengaku seperti dipermainkan. Sebab untuk minta database dari program itu, sering dijelaskan bahwa rekapan data peserta belum juga selesai.

"Berapa kali sudah kami minta datanya di Dinas Koperasi. Minimal dari tahun 2017, iya jawabannya tidak ada. Artinya kalau tidak punya data masak tidak merekap," tukasnya.

Baca Juga : Parkir Online Bakal segera Diterapkan di Kota Malang, Masyarakat Bisa Pantau Lewat Ponsel

Atas hal itu, Komisi II DPRD Sumenep melalui rapat paripurna tentang penyampaian laporan komisi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, mengusulkan program WMS untuk ditiadakan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir, memastikan bahwa terkait adanya temuan dari komisi II harus segera dituntaskan.

"Yang jelas serapan atau temuan ini akan menjadi atensi kepada bupati sebagai kepala daerah," singkatnya.