Ilustrasi sengketa konsumen (istimewa)
Ilustrasi sengketa konsumen (istimewa)

Konsumen yang mengalami permasalahan dirugikan oleh pelaku usaha, disediakan wadah pengaduan untuk penyelesaian secara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Malang.

Akan tetapi, saat ini BPSK tengah vakum lantaran tak ada anggaran operasional yang dianggarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.

Baca Juga : Terungkap, Motif Mediasi Arena Judi jadi Sumber Keuangan Lingkungan, Kok Bisa?

Kondisi itu yang sempat membuat konsumen kebingungan dalam menyampaikan berbagai permasalahannya.

Namun tak usah binggung. Meskipun saat ini BPSK vakum, namun para konsumen yang ingin mengadu dan berkonsultasi untuk penyelesaian secara arbitrase bisa mengadukan atau berkonsultasi memanfaatkan mediator bersertifikasi.

Di Kota Malang, terdapat satu orang mediator yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN tersebut  menjadi satu-satunya ASN di Kota Malang yang mengantongi sertifikasi dari Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Mediator tersebut adalah Luh Eka Wilantari. Wanita yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang itu, mengantongi sertifikasi mediator dari PNM sejak September 2019 lalu.

Dengan sertifikasi, mediator tersebut bisa menjadi tempat yang pas untuk pengaduan ataupun konsultasi bagi konsumen bersengketa dan ingin menyelesaikan sengketa mereka.

"Ya masyarakat bisa mengadukan ke mediator bersertifikasi. Di Kota Malang ada dua, kalau untuk yang dari PNS saya dan ada lagi satu non PNS," beber Eka, sapaan akrabnya.

Baca Juga : Sidang Gugatan Camat ke Bawaslu Digelar, 19 Pengacara Dampingi Tergugat

Pasca vakumnya BPSK, memang diakui Eka, jika banyak pengaduan dari konsumen bersengketa yang tak terwadahi. Bahkan jumlahnya mencapai sekitar 30 lebih pengaduan. Karena itu, pihaknya menyarankan agar masyarakat yang tak sabar ingin menyelesaikan sengketanya untuk merapat ke mediator bersertifikasi.

"Tentunya dengan memakai mediator akan diupayakan titik jalan tengah yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Diselesaikan secara musyawarah, arbitrase dimana cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengka," beber Eka yang juga Ketua BPSK Kota Malang ini.

Sementara itu, bagi masyarakat yang memang kebingungan mencari solusi mengenai permasalahan sengketa dengan pelaku usaha, bisa langsung mengadukan dan berkonsultasi dengan mediator bersertifikasi dikontak 082142928779.