Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi TA 2019 masih menimbulkan banyak tanda tanya bagi wakil rakyat. Seperti halnya yang diutarakan oleh Fraksi Gerindra Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi Gerinda PKS) DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Fraksi gabungan ini mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Tahun (TA) 2019 yang mencapai Rp 187,085 miliar. Selain itu, juga mempertanyakan banyak hal program yang belum berjalan dengan tuntas.
Baca Juga : Lewat Virtual, DPRD Kabupaten Blitar Gelar Dua Agenda Rapat Paripurna
Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Nauval Badri, Ketua Sekaligus juru bicara Fraksi Gerindra PKS DPRD Banyuwangi dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi di Gedung Utama DPRD Banyuwangi Selasa (7/7).
Ketua DPC Partai Gerindra tersebut mempertanyakan tingginya SILPA sebagaimana disampaikan dalam nota pengantar LKPJ Bupati Banyuwangi TA 2019 yang mencapai Rp 187,085 miliar.
“Selanjutnya penanganan aset milik Pemkab Banyuwangi perusahaan docking PT Putra Banyuwangi Sejati (PT Trabasti ) yang sampai dengan hampir berakhirnya masa bakti kedua bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas belum tuntas,” imbuh adik kandung Almarhum Samsul Hadi (Bupati Banyuwangi periode 2002-2005).
Kemudian yang ketiga penanganan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) yang hingga saat ini tidak jelas jluntrungnya. "Padahal sebagai Ketua Pansus PT PBS salah satu rekomendasi DPRD Banyuwangi adalah menjual aset dua kapal Sri Tanjung kemudian membeli kapal penyeberangan yang baru seperti saran kementerian perhubungan waktu itu. Sampai saat penuntasan masalahnya tidak jelas," tegasnya.
Baca Juga : 60 Kepala Sekolah TK, SD, SMP Negeri Kota Malang Dikukuhkan
Sementara Michael Edy Hariyanto, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi LPJ APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan pada dasarnya PU fraksi yang disampaikan ada yang memuji dan ada yang mengkritisi atas pelaksanaan program pembangunan eksekutif tahun 2019. "Ada yang salah kami luruskan sifatnya koreksi kepada eksekutif," jelasnya.
Selanjutnya Michael menuturkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi berikutnya kembali akan digelar secara virtual Rabu (8/7) dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Banyuwangi Atas PU Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi.
