DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Malang terus melakukan komunikasi ke lintas partai politik untuk mendukung bakal Calon yang akan diusung. Hal itu dilakukan untuk memperkuat barisan pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020. Terlebih lagi, lawannya merupakan petahana yang juga mantan kader PKB.
Meskipun tanpa berkoalisi, PKB bisa mengusung pasnagan calon sendiri. Karena dengan bekal perolehan kursi PKB di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang yang berjumlah 12 kursi, sudah cukup untuk mengusung calon sendiri.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, Muslimin mengatakan saat ini yang dilakukan adalah pendekatan dan menjalin komunikasi dengan partai di parlemen. Tak hanya itu, jalinan komunikasi politik itu juga dilakukan dengan partai politik non-parlemen.
Dia menyebutkan, untuk partai politik non-parlemen ada tiga. "Termasuk partai non parlemen, seperti PSI (Partai Solidaritas Indonesia), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Perindo (Persatuan Indonesia). Namun Kami juga harus kuat dukungan dari partai parlemen juga," ujarnya ketika dikonfirmasi oleh awak media, Selasa (30/6/2020).
Muslimin memberikan alasan terkait PKB yang notabene partai politik besar dengan basis massa yang begitu banyak, akhirnya mulai menjajaki partai-partai non parlemen. Hal tersebut dikarenakan, untuk membangun Kabupaten Malang yang seluas ini tidak bisa sendirian.
Artinya pelibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai non-parlemen, maupun partai di parlemen yang belum secara resmi menyatakan dukungan ke petahana akan terus dibangun komunikasi untuk membangun sebuah kekuatan.
"Pasti segala elemen kita libatkan. Masak kita egois? kan gak mungkin. Kita akan melakukan komunikasi dengan berbagai partai yang belum gabung ke petahana," tandasnya.
Sementara itu, informasi yang telah dipastikan benar dan mengarah ke 100 persen yakni diusungnya dr. Umar Usman yang merupakan Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) sebagai Calon Bupati Malang dari PKB. Hal ini semakin diperkuat dengan diberikannya surat tugas yang sifatnya bukan rekomendasi dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKB kepada Umar Usman.
Muslimin mengungkapkan bahwa dalam surat tugas tersebut menginstruksikan Umar Usman dalam tiga hal. Yakni menjalin komunikasi aktif ke jajaran pengurus PKB mulai pusat hingga ke daerah. Melakukan pertemuan dengan simpul-simpul masyarakat bersama struktur PKB dan agar mulai melakukan branding sosok Umar Usman di masyarakat Kabupaten Malang.
"Maka dari itu dokter Umar diberikan surat tugas hingga tanggal 10 Juli untuk membangun komunikasi itu. Baru setelah itu langsung disampaikan ke DPP PKB," ungkapnya.
Terkait Calon Wakil Bupati Malang yang nantinya akan mendampingi Umar Usman jika memang Umar Usman diberikan rekomendasi secara resmi oleh DPP PKB, intinya sosok tersebut harus yang sesuai dengan PKB.
"Karakteristiknya harus yang sesuai dengan kami. Bisa dari partai atau akademis," pungkasnya.
Hingga saat ini, banyak nama yang bermunculan akan mendampingi Umar Usman sebagai Calon Wakil Bupati Malang. Ada nama artis Yuni Shara, Ketua Fatayat NU Kabupaten Malang, Nur Mutiah Farida. Juga ada nama mantan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono yang merupakan saingan Umar Usman untuk mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Bupati Malang dari DPP PKB.
