Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mengagendakan menggelar hearing dengan para sopir kendaraan logistik, pikup pengangkut sayur dan buah pada Senin (29/6).
Menurut I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi, pihaknya mengagendakan acara itu sebagai bentuk respons atas aspirasi dan keluhan para sopir yang merasa keberatan dengan biaya Rapid Test.
Baca Juga : Dua Warga Blitar di Surabaya Dilaporkan Terpapar Covid-19, Satu Meninggal Dunia
”Kami memahami keluhan masyarakat dan sebagai wakil berusaha memperjuangkan aspirasi mereka. Hari Senin kami undang mereka di dewan untuk mendengar aspirasi mereka secara detail. Karena ini menyangkut beberapa wilayah tentunya butuh koordinasi dan tidak mungkin diputuskan oleh Banyuwangi saja,”jelas Made.
Sebagai wakil rakyat asal desa Ketapang kecamatan Kalipuro Banyuwangi, Jumat sore 26/06/2020 Made menemui para sopir kendaraan truk logistik, sopir pikup pengangkut buah dan sayur, melakukan aksi mogok di sekitar wilayah Pelabuhan Ketapang Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.
Akibat aksi para sopir tersebut mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat. Namun setelah Ketua DPRD menemui mereka dan menyampaikan akan menggelar hearing mereka membubarkan diri dan secara berangsur lalu lintas lancar kembali.
Aksi itu disinyalir karena Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan para pengemudi armada truk barang untuk melakukan rapid test mandiri, jika akan melakukan pelayaran ke provinsi Bali
Akibatnya dalam aksi mogok sopir truk menjadikan jalan utama lumpuh total dikarenakan para sopir memarkirkan truknya di badan jalan nasional
Baca Juga : Ketua DPRD Suwito : Hidup Sehat 100 Persen, Cegah Narkoba Mulai dari Keluarga
Biaya yang dikenakan dirasa berat oleh sopir sehingga sebagian melakukan aksi nekad menutup akses pintu masuk ke terminal Sri Tanjung dan memarkir kendaraan di jalan sekitar kawasan pelabuhan Ketapang.
"Ya berat mas saya gak dapat uang rapid tes dari majikan. Apalagi di jalan kami tidak tahu terjadi masalah. Misalnya ban pecah. Kami sudah menahan haus dan lapar gak makan oke saja, tapi tolong pemerintah jangan membuat kebijakan yang memberatkan rakyat seperti kami ini. Minta tolong lihat anak istri dan keluarga kami," ujar Junaidi salah seorang driver.
Dengan aksi memarkir kendaraan di sepanjang jalan yang sempat mengakibatkan lalu lintas tersendat, umumnya para sopir meminta kebijakan kepada pemerintahan untuk menggratiskan biaya rapid test. Karena sebagian mengaku tidak mendapatkan dana dari pemilik kendaraan. Biaya yang harus ditanggung dinilai terlalu berat dan menambah beban mereka yang terdampak akibat musibah pandemi wabah Covid- 19 lebih dari sekitar dua bulan.
