Working from home ataupun stay at home turut menyumbang angka kehamilan yang tidak diinginkan di Jawa Timur. Setidaknya ada 7,07% kehamilan yang tak diinginkan menurut sumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK) Jawa Timur.
Data ini dibeberkan anggota Komisi E Bidang Pendidikan DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafaqih. "Setidaknya ada 7,07% kehamilan oleh pasangan suami istri yang tidak direncanakan. Karena itu, kami cukup cerewet untuk memastikan layanan KB tetap berjalan. Sayangnya, posyandu di daerah zona merah tidak berjalan," ungkapnya.
Baca Juga : Pecah Telur, Genap 102 Tahun Kota Madiun Zero Covid-19
Hikmah menjadi salah satu narasumber dalam Webinar Nasional "Peran Keluarga dalam Menghadapi New Normal Life" yang digelar Pusat Studi Gender dan Anak & Dharma Wanita Persatuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Senin (22/6/2020).
Nah, angka kehamilan yang meningkat tajam ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya baby boom. Hingga akhirnya akan terjadi bonus demografi yang berlangsung lama hingga 2030, namun dengan kurva miring ke kiri (kualitas SDM kurang bagus).
"Ini kalau terus seperti ini dikhawatirkan menurut data dari FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) Unair (Universitas Airlangga) bakal terjadi bonus demografi yang diperpanjang hingga 2030 tapi kurvanya miring ke kiri," paparnya.
Jadi, kurva di usia produktif akan miring ke kiri, yang artinya kualitas SDM patut diindikasi tidak terlalu baik. "Kita bayangkan bagaimana ibu-ibu hamil melahirkan di masa pandemi, di tengah tekanan baik fisik dan psikis," imbuhnya.
Selain terjadinya peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan, terdapat pula peningkatan pernikahan dini. Data dari DP3AK, peningkatan pernikahan dini di Jawa Timur sebanyak 20,7%.
"Ada 20,7% pernikahan dini yang terlaporkan. Yang terlaporkan itu maksudnya yang melakukan akses permohonan dispensasi usia menikah kepada pengadilan agama. Yang menikah siri kami pastikan jauh lebih dari itu," ucapnya.
Pihaknya pun hingga saat ini masih berdiskusi kaitan pernikahan dini dengan pandemi.
Baca Juga : Covid-19 Jatim Setara Jakarta, Surabaya Jadi Beban Utama
Tak hanya itu. Kekerasan berbasis gender pun juga terjadi selama pandemi. Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), per Mei 2030, terlaporkan 487 kasus kekerasan berbasis gender. Kasus terbanyak tentu saja KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
"Ada instrumen data namanya Simfoni yang dikelola oleh Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sampai Mei 2020 ada 487 kekerasan berbasis gender yang terjadi di Jawa Timur," bebernya.
Semua data tersebut, kata Hikmah, harus dibaca sebagai fenomena gunung es. Dirinya pun mengatakan perlunya edukasi di keluarga. Termasuk salah satunya relasi antar anggota keluarga harus dibangun secara setara, ketersalingan, dan dilingkupi kasih sayang.
