Diundurnya Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 membuat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang mempersiapkan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan jika pandemi Covid 19 belum juga berakhir hingga menjelang pemilihan nanti.
KPU Kabupaten Malang akan mengadakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa baju hazmat, face shield, thermogun untuk wilayah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Malang.
Maka dari itu untuk saat ini, pihak KPU Kabupaten Malang sedang merasionalisasikan rumusan penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan protokol kesehatan. Karena wilayah Kabupaten Malang sangat luas dengan 33 Kecamatan di dalamnya.
Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Salah satu komisioner yang juga bertanggung jawab sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, & SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menuturkan bahwa akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang banyak pasien terpapar Covid-19 seperti Singosari dan Dampit.
"Di situ (zona merah) saya juga takut kalau tidak lengkap nanti ada hal yang tidak diinginkan. Makanya ini nanti yang di zona merah akan kami ajukan pakaian APD lengkap," katanya kepada pewarta, Minggu (7/6/2020).
Sedangkan untuk wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang yang tidak terdapat pasien positif Covid-19, Mahardika mengatakan bahwa tetap menggunakan peralatan protokol kesehatan, tetapi hanya mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan sarung tangan untuk mencegah persebaran Covid-19.
"Kalau yang tidak zona merah tetap ada APD tapi hanya masker dan sarung tangan. Meskipun begitu nanti setiap KPPS ataupun panitia tingkat kecamatan akan kami imbau untuk tetap jaga protokol kesehatan," lanjutnya.
Terkait besaran anggaran penambahan yang akan dialokasikan untuk pengadaan APD lengkap, Mahardika masih belum berani mengeluarkan rincian tersebut. Kaerna masih dalam hitungan kasar serta menunggu detail standar yang nanti akan diterapkan oleh KPU Pusat.
"Kami sudah ada itung-itungan kasarnya. Tapi belum berani mengeluarkan. Karena kami tidak tahu standar atau spek barangnya seperti apa. Maka kami saat ini masih menunggu informasi dari KPU Pusat," tandasnya.
Untuk diketahui bahwa Pilkada serentak di seluruh Indonesia telah disepakati bahwa diundur dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini juga berdampak kepada penyusunan jadwal ulang oleh KPU di daerah-daerah termasuk KPU Kabupaten Malang.
Pengunduran ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang menyerang Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Malang. Maka dari itu KPU Kabupaten Malang berinisiatif untuk mengadakan peralatan protokol kesehatan untuk mempersiapkan jika nantinya pandemi Covid-19 masih belum melandai, pencegahan dapat dilakukan.
