Awal bulan depan, tepatnya pada 1 Juni 2020 mendatang, keberadaan posko check point di wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang ditiadakan. Hal itu menyusul adanya keputusan pemerintah untuk menerapkan new normal life.
”Dihentikan, semua posko penyekatan yang ada di perbatasan Kabupaten Malang akan diberhentikan,” kata Bupati Malang, HM Sanusi.
Baca Juga : Transisi Menuju New Normal, Kabaharkam Polri Minta Kuatkan 7 Konsep Kampung Tangguh
Sebagai informasi, Kabupaten Malang saat menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memiliki setidaknya 10 titik posko check point, yang bertujuan untuk menghalau keluar masuknya kendaraan dari luar Malang Raya.
Ke 10 titik posko check point tersebut, disiagakan di kawasan Bakpia Telo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sedangkan dua titik lainnya masing-masing tersebar pada akses keluar masuk jalan tol di wilayah Dengkol, Kecamatan Singosari dan di kawasan exit tol Lawang.
Sedangkan tiga check point lainnya, masing-masing terletak di Kecamatan Sumberpucung, tepatnya di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Kemudian di daerah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, posko check point disiagakan pada kawasan Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading.
Sedangkan untuk mengamati pergerakan keluar masuknya nelayan, Polres Malang dan jajaran Forkopimda juga menyiagakan posko check point di kawasan pelabuhan Sendang Biru, yang terletak di Kecamatan Sumawe (Sumbermanjing Wetan).
Terakhir, untuk 4 posko check point lainnya tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Malang, yang juga rawan dijadikan akses keluar masuk bagi orang luar Malang. Yakni di Kecamatan Jabung, Poncokusumo, Kalipare, dan Donomulyo.
Dijelaskan oleh Bupati Malang, tidak adanya posko check point yang biasanya disiagakan di perbatasan Kabupaten Malang itu, dikarenakan wilayahnya bakal memasuki masa transisi dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ke New Normal Life.
Jika berjalan sesuai rencana, maka masa transisi tersebut akan dimulai sejak tangal 1 Juni 2020 hingga sepekan kedepan. ”Di masa transisi ini, posko check point tersebut akan diganti dengan keberadaan kampung tangguh,” kata Bupati Malang.
Hingga saat ini terpantau sudah ada sekitar 300 desa di Kabupaten Malang yang sudah menerapkan kampung tangguh. Jumlah tersebut diprediksi bakal meningkat saat memasuki masa transisi.
Baca Juga : Pemkot Kediri Keluarkan SKB Pelaksanaan Pernikahan Bagi Warga Non Muslim, Seperti Apa?
Sebab, Pemerintah Kabupaten Malang telah gencar melakukan sosialisasi kepada jajaran camat dan muspika, untuk menggalakkan kampung tangguh di semua desa yang ada di Kabupaten Malang.
”Kemarin (Jumat 29/5/2020) seluruh muspika sudah kita kumpulkan dan kita lakukan edukasi. Nantinya seluruh desa akan kita terapkan kampung tanguh,” terang Bupati Malang.
Sanusi menambahkan, meski keberadaan kampung tangguh sudah mulai menjamur di Kabupaten Malang. Namun pihaknya tetap melibatkan unsur TNI dan Polri, untuk mengawasi apakah protokol kesehatan benar-benar sudah diterapkan di Kampung Tangguh tersebut.
”Teknis pengawasannya ya akan diadakan patroli di tempat keramaian, nanti juga dilibatkan petugas dari Satpol PP,” ujar salah satu kader PDI Perjuangan ini.
