Bupati Malang HM. Sanusi meninjau Pasar Tradisional Singosari untuk melakukan sosialisasi terakhir terkait penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Malang Raya, Minggu (17/5/2020). Dalam kunjungannya itu, Sanusi menyatakan bakal diterapkan sistem buka tutup ganjil genap pada kios di pasar tradisional.
Sanusi menegaskan, bahwa untuk penerapan sistem buka kios pasar dengan skema ganjil genap akan di laksanakan mulai besok Senin (18/5/2020). Secara teknis akan diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Malang.
"Pasar Singosari Ganjil Genap, mulai besok. Besok kita tegaskan, yang melanggar aturan PSBB, tidak ada toleransi. Tadi kita sosialisasi, tapi kalau besok sudah tindakan. Kalau yang nggak mau taat, ditutup," tegasnya saat dikonfirmasi oleh MalangTimes di sela-sela agenda peninjauan penerapan PSBB Malang Raya di hari pertama, Minggu (17/5/2020).
Sanusi juga menyebutkan bahwa nantinya aparat gabungan yang akan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban buka tutupnya kios dengan skema ganjil genap, yang bertujuan untuk roda perekonomian di pasar tetap berjalan tetapi tetap memberlakukan social distancing dan physical distancing.
"Petugas langsung mengawasi besok, melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP dan juga dari Kecamatan. Teknisnya Disperindag yang mengatur," ujarnya.
Saat sosialisasi di Pasar Tradisional Singosari juga sempat mendapat tanggapan dan keluh kesah dari para pedagang yang melangsungkan kehidupan dan perekonomiannya dengan berjualan di pasar. Saat dikonfirmasi terkait adakah titik temu dengan pedagang yang mengeluhkan sistem ganjil genap, Sanusi menegaskan bahwa semua harus mengikuti aturan.
"Nggak ada titik temu, ikuti aturan. Ya ikuti aturan, kalau nggak ikuti aturan ya ambil tindakan. Tindakannya ditutup. Sosialisasi sudah dilakukan, dia bukan dilarang, hanya dibatasi. Sekarang buka, besok tutup, ganjil genap," tegasnya.
Jika nantinya terjadi penutupan kios yang membandel dengan melanggar ketentuan buka tutup kios ganjil genap. Sanusi juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat kompensasi kepada para pedagang, karena memang mereka melanggar aturan. Serta terkait kerugian yang nantinya pasti dialami oleh pedagang, Sanusi menegaskan bahwa semua saat ini sedang mengalami kerugian.
"Ndak ada, dia melanggar kok dikasih kompensasi. Semua rugi sekarang, nggak ada yang nggak rugi," tegasnya.
Sementara itu, Bagus Ketua Paguyuban di Pasar Tradisional Singosari mengungkapkan keluh kesahnya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat penerapan PSBB Malang Raya.
"Kendalanya untuk ganjil genap ini kan mendekati lebaran, otomatis semua kan butuh, ini kan perekonomian rakyat kecil. Jadi ya harusnya menunggu sehabis lebaran kalau dipaksa itu (ganjil genap). Susah karena itu kebutuhan ekonomi," ungkapnya saat dikonfirmasi pewarta.
Selain itu, jika nantinya tetap dipaksakan untuk menerapkan sistem ganjil genap, aparat gabungan harus berani menindak tegas. Karena Bagus sebagai Ketua Paguyuban tidak memungkinkan untuk menertibkan teman sesama pedagangnya karena semua urusan kebutuhan ekonomi yang terdampak.
"Ya ketegasan tadi harus, soalnya kita sesama pedagang sendiri kan nggak bisa mau nginikan (nindak) teman sendiri kan nggak bisa. Istilahnya wasitnya harus yang jelas, jangan supporternya itu yang jadi wasit kan seperti itu," ucapnya.
Bagus menambahkan beberapa hari sebelum penerapan PSBB Malang Raya, aparat gabungan juga sudah beberapa kali menemui pedagang tetapi hanya untuk melakukan sosialisasi saja tidak ada upaya penertiban kepada pedagang.
"Petugas yang dari aparat nggak ada (melakukan penertiban) ya cuma sosialisasi-sosialisasi aja. Sosialisasinya ya sudah mulai kemarin kemarin waktu mau dimulainya PSBB itu. Ya kalau pedagang 200 lebih ada," pungkasnya.
Harapannya agar nantinya jika tetapkan diterapkan sistem kios buka tutup dengan skema ganjil genap, kebutuhan ekonomi para pedagang di pasar yang pasti menurun, agar diperhatikan oleh pemerintah.
