Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika (dok. MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika (dok. MalangTIMES)

Polemik pelayanan air bersih PDAM Kota Malang atau yang kini berubah nama menjadi Perumda Tugu Tirta Kota Malang terus bergulir. Terakhir,  pelanggan banyak mengeluh lantaran pembayaran tagihan yang diberikan membengkak dan melebihi tagihan saat air mengalir normal.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika pun geram dengan kondisi tersebut. Dia menilai, tarif yang diberikan tak sesuai dengan layanan yang diberikan untuk pelanggan.

Sehingga, dia mendesak agar PDAM Kota Malang berbenah dan mengembalikan uang pelanggan yang selama ini mengeluh lantaran pembayaran membengkak.

"Apapun itu alasannya harus dikembalikan," katanya.

Made menyampaikan, alasan PDAM Kota Malang saat dikonformasi terkait keluhan pelanggan adalah dikarenakan masih banyak pelanggan yang membuka kran aliran. Sehingga meteran kran tetap berputar dan secara otomatis terhitung pada sistem.

"Tapi masyarakat kan nggak mau tahu. Pokok air mati ya berarti nggak usah bayar," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Dia pun menekankan agar PDAM Kota Malang segera menyelesaikan maslah tersebut agar tak berlarut-larut. Masyarakat pun ia minta membuat aduan ke dewan jika masih dipaksa untuk membayarkan tarif yang tak sesuai dengan pemakaian.

"Kita lihat jika tetap suruh bayar silahkan warga adu ke Dewan dan akan ditindaklanjuti," imbuhnya.

Lebih jauh Made menilai, permasalahan pelanggan yang tetap membuka kran saat layanan mati merupakan kesalahan teknis PDAM Kota Malang. Karena semestinya, saat terjadi masalah pada pipa, pelanggan diberitahu atau disosialisasikan terkait potensi masuknya angin ketika kran tetap dibuka.

"Meski selama ini mungkin PDAM juga panik dengan pipa yang bocor. Tapi bagaimana pun juga pelanggan juga harus mendapat layanan," terang Made lagi.

Dalam kondisi mendesak, semestinya PDAM Kota Malang mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan website resmi mereka. Terutama pemberitahuan berkaitan dengan kran yang tetap dibuka saat layanan macet.

"Atau nggak surati lah satu per satu pelanggan. Wong kalau telat bayar aja disurati, kalau teknis gini nggak ada pemberitahuan," tegas Made.

Meski besaran tarif tak terlalu besar, Made tetap menyarankan PDAM Kota Malang menyelesaikan permasalahan tersebut secara bijak. Karwna menurutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus diutamakan.

"Di dalamnya ada proses ketidakadilan. Perlu ada keseimbangan mana hak dan kewajiban. Masyarakat juga sudah memenuhi kewajibannya, masak haknya nggak diterima," pungkasnya.