BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenko PM Perkuat Literasi Jaminan Sosial lewat Ekosistem Pendidikan

JATIMTIMES - Pemerintah mempertegas komitmennya membangun kesejahteraan pekerja Indonesia melalui jalur pendidikan. Literasi jaminan sosial kini tidak lagi hanya dipahami sebagai program teknis, tetapi ditanamkan sejak usia dini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Hal itu mengemuka dalam Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial melalui Pendidikan yang digelar di Universitas Airlangga Surabaya, 14 Agustus 2025. Acara ini menandai upaya pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pemangku kepentingan untuk menanamkan kesadaran jaminan sosial sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Baca Juga : Stabilkan Harga Pangan, Gubernur Jatim Bakal Genjot Distribusi Beras SPHP

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa literasi jaminan sosial yang merata adalah kunci agar tidak ada masyarakat Indonesia yang tertinggal dari perlindungan. Menurutnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah memiliki pondasi yang cukup kokoh, meski masih ada tantangan. “Kita berharap perguruan tinggi, universitas, akademisi, dan ilmuwan menjadi bagian ekosistem yang memperkuat perkembangan jaminan sosial nasional,” ujarnya.

Grand launching ini dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, perwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kementerian, lembaga, hingga para rektor. Kehadiran mereka menegaskan bahwa literasi jaminan sosial bukan hanya agenda lembaga tertentu, melainkan gerakan bersama lintas sektor.

Program ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024. Regulasi itu mengatur strategi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peta jalan tersebut menjadi landasan pengembangan modul pendidikan yang kini digunakan dalam sosialisasi.

Pramudya Iriawan Buntoro menekankan bahwa jaminan sosial didasarkan pada prinsip gotong royong. Mereka yang mampu membantu yang lemah, sementara yang lemah mendapat perlindungan. Ia menyebut, kolaborasi dengan berbagai pihak semakin mendesak, terutama menghadapi fenomena aging population yang kian nyata.

Ia menambahkan, literasi jaminan sosial sejak dini akan menjadi bekal generasi muda memasuki dunia kerja. Dengan edukasi yang ditanamkan sejak bangku sekolah dasar, anak-anak diharapkan tumbuh dengan kesadaran bahwa perlindungan sosial adalah hak sekaligus kebutuhan.

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, sejak 2024 modul muatan jaminan sosial telah disosialisasikan di 11 wilayah untuk tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat, mencakup 233 sekolah. Target berikutnya adalah memperluas jangkauan hingga ke sekolah dasar agar kesadaran tumbuh sejak dini.

Pramudya menyebut literasi sebagai langkah awal pembentukan budaya sadar jaminan sosial di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program jaminan sosial, lanjutnya, bukan hanya jaring pengaman kesejahteraan, tetapi juga benteng untuk mencegah kemiskinan baru sekaligus memperkuat produktivitas ekonomi.

“Kami berterima kasih atas dukungan Kemenko PM, DJSN, BPJS Kesehatan, serta kementerian dan lembaga lainnya. Penguatan pemahaman mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi adalah langkah awal membangun budaya sadar jaminan sosial. Dengan begitu masyarakat bisa kerja keras dan bebas dari cemas,” ujarnya.

Baca Juga : Telkomsel Gelar Dunia Games Laga 2025 di Surabaya dan Jember, Hadiah Total Rp 260 Juta

Dukungan serupa datang dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Muhammad Abdurrohman Sholih. Ia menilai edukasi sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi adalah fondasi penting. Menurutnya, generasi mendatang harus tumbuh dengan kesadaran bahwa perlindungan kerja bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dasar.

Sholih menegaskan, langkah pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan membangun literasi sejak dini adalah investasi jangka panjang. Ia melihatnya bukan sekadar upaya preventif, tetapi strategi untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.

“Kami meyakini, generasi yang sadar jaminan sosial sejak sekolah akan tumbuh lebih tangguh menghadapi tantangan kerja. Perlindungan kerja harus dipahami bukan pilihan tambahan, tetapi kebutuhan mendasar setiap warga,” ujarnya.

Grand launching di Surabaya itu sekaligus menandai pergeseran paradigma: jaminan sosial bukan lagi sekadar administrasi kepesertaan, tetapi bagian dari pendidikan karakter bangsa. Dengan fondasi yang ditanamkan di ruang kelas, pemerintah berharap masyarakat kelak memasuki dunia kerja dengan kesiapan lebih baik—bukan hanya bekerja keras, melainkan juga terlindungi dari risiko.

Dengan cara itu, literasi jaminan sosial tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi budaya yang mengakar. Dan dari ruang-ruang pendidikan inilah, cita-cita menuju masyarakat sejahtera tanpa cemas mulai dibangun.