Pembahasan Perubahan APBD 2025 Alot, DPRD Jatim Ogah Cuma Jadi "Tukang Stempel"

JATIMTIMES - Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Senin (25/8/2025) diwarnai dengan berbagai interupsi. Rapat yang sempat molor hampir 2 jam itu akhirnya diputuskan untuk dijadwalkan ulang. 

Rapat kali ini sedianya digelar dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025. Rapat dijadwalkan ulang karena banyaknya interupsi dari para legislator dengan sejumlah argumentasinya.

Baca Juga : Soroti Wacana Pemkot Batu Selamatkan PT BWR, Dewan Minta Direksi Harus Profesional

Secara umum, anggota DPRD Jatim meminta agar kesepakatan yang telah dibahas di komisi-komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak serta merta dimentahkan oleh eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PAN Moch. Aziz bahkan menegaskan, legislatif juga tidak ingin hanya menjadi "tukang stempel" atas draf yang disodorkan eksekutif. "Mengingat dinamika yang ada, harus kita tangkap bersama bahwa kita ini selama ini seolah-olah hanya dijadikan tukang stempel yang dikejar-kejar dengan waktu rapat yang begitu mepet," paparnya.

"Saya pikir pola kita menjalankan tugas itu harus sehat, tidak perlu diburu-buru, diberikan dokumen dan waktu yang sangat mepet, kemudian kita seolah-olah dipaksa untuk segera mengesahkan dengan alasan waktu yang sudah mepet. Ini tidak sehat di dalam proses pemerintahan kita," sambung Aziz.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB Ubaidillah. Dikatakannya, komisi-komisi DPRD Jatim tidak mungkin bisa bekerja maksimal jika setiap keputusan yang sudah disepakati, selalu dimentahkan lagi, di tengah terbatasnya waktu yang disediakan.

Ibarat suami-istri, hubungan eksekutif-legislatif di Jatim saat ini tengah menjalani ujian rumah tangga. "Saya melihat bahwa hari-hari ini kok ternyata kelihatannya ada hal-hal yang memang kurang enak ini antara hubungan suami-istri ini. Saya ibaratkan suami-istri seperti itu," kata Ubaid, sapaan akrabnya.

Baca Juga : Wacana Aglomerasi, Sampah Potensi Jadi Sumber Ekonomi, Fraksi Nasdem-PSI: Asal Dampak Tak Diabaikan

Anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar Hadi Setiawan mendesak agar kesepakatan yang telah diputuskan di komisi-komisi ditindaklanjuti. Sebab kesepakatan tersebut juga telah melibatkan pihak eksekutif melalui OPD.

"Tolong hargai teman-teman komisi yang telah menggodok dengan OPD. Berbagai anggaran yang kita susun, toh akhirnya mentah di TAPD. Tahu-tahu pimpinan mengagendakan rapat konsultasi," ungkap Hadi.

"Jadi mohon kepada pimpinan supaya marwah kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan fungsi sebagai kedewanan, benar-benar bisa kita jalankan sebagai fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Hari ini kita tidak merasakan seperti itu," jelasnya.