Sentil Pejabat Samarkan Plat Nomor Mobdin, Bupati Sanusi Perintahkan Satpol PP Bertindak

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi secara terbuka telah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang untuk mengamankan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang jika disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Hal itu disampaikan Sanusi saat memimpin apel rutin di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malang usai menengarkan pembacaan ikrar pakta integritas dari para ASN untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Baca Juga : Satpol PP Sidoarjo, DPRD, dan Bea Cukai Kolaborasi Sosialisasikan Bahaya Rokok Ilegal

Sanusi menginstruksikan Satpol PP Kabupaten Malang untuk melakukan pengamanan aset milik Pemkab Malang. Salah satunya aset kendaraan plat merah milik Pemkab Malang yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi serta peruntukannya, maka Satpol PP Kabupaten Malang dapat langsung menindak. 

"Jadi nanti Satpol PP kalau ada (kendaraan) plat merah dibuat belanja nanti ditangkap ya dan diadili, kalau perlu nanti ditarik aset negara yang disalahgunakan," tegas Sanusi di hadapan para ASN Pemkab Malang, Senin (4/8/2025).

Menurut Sanusi, saat ini banyak disaksikan di televisi terdapat aset negara yang digunakan oleh keluarga maupun kerabat dari pengguna aset negara tidak sesuai dengan peruntukannya. 

"Banyak kejadian di tv, mobil negara, mobil pemerintah (diganti) plat umum, dibuat ugal-ugalan, dibawa ke diskotek, kalau itu milik Pemerintah Kabupaten Malang, Satpol PP amankan," ujar Sanusi. 

Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai petani dan pegusaha tebu ini pun menyoroti terkait mobil Pemkab Malang yang diganti dengan nomor polisi umum maupun plat nomor polisi mobil Pemkab Malang yang disamarkan. 

"Karena masih saya lihat plat nomornya diganti, ada juga yang disamarkan rodok-rodok ireng titik (agak-agak hitam dikit). Jadi terkesan malu memakai mobil bergincu. Kalau malu nggak usah pakai, serahkan saja ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang," ungkap Sanusi. 

Sehingga pihaknya menginstruksikan kepada Satpol PP Kabupaten Malang sebagai penegak peraturan daerah Kabupaten Malang untuk dapat melakukan penertiban seluruh aset milik Pemkab Malang.

Baca Juga : DLH Kota Malang Dipimpin Plh Baru, Fokus Bersihkan Kota dan Rebut Adipura

"Jadi semuanya penertiban oleh Satpol PP sebagai penegak aturan di Kabupaten Malang, semua aset negara harus diamankan. Termasuk aset-aset yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Sanusi. 

Lebih lanjut, nantinya Satpol PP Kabupaten Malang akan menjalankan kewenangannya dalam mengamankan aset milik Pemkab Malang, baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh pihak ketiga. 

"Satpol PP nanti (yang mengamankan), baik aset bergerak maupun tidak yang dikuasai pihak ketiga itu langsung kita tertibkan dan itu nanti setelah dilakukan evaluasi atau investigasi oleh Inspektorat maka kita amankan dan kita minta bantuan APH (Aparat Penegak Hukum)," beber Sanusi. 

Pihaknya mengaku, beberapa waktu lalu masih ditemukan aset negara yang digunakan dan dikuasai oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan peruntukannya. Beberapa di antaranya di wilayah Kecamatan Lawang dan Kecamatan Sumberpucung. 

"Aset-aset negara ini dikuasai pihak lain dan mungkin kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk pengawasannya nanti dari inspektorat dan satpol pp nanti yang di lapangan, serta sanksinya nanti ada aturannya," pungkas Sanusi.