Menjaga NU: Antara Khidmah, Kekuasaan, dan Amanah Umat

JATIMTIMES - EPISODE I - NU MILIK SIAPA?

Ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita renungkan setiap kali Nahdlatul Ulama berada di ambang pergantian kepemimpinan: NU ini sebenarnya milik siapa? NU bukan hanya milik pengurus. Bukan milik peserta muktamar. Bukan pula milik para kandidat yang sedang berkontestasi. NU adalah rumah besar umat.

Di luar struktur organisasi, jutaan Nahdliyin selama puluhan tahun menjaga NU dengan cara yang mungkin tidak pernah masuk berita: menghidupkan masjid, merawat pesantren, mengajar ngaji, menyekolahkan anak di madrasah, mengadakan tahlilan, istighotsah, shalawatan, dan mewariskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kepada generasi berikutnya.

Baca Juga : Tingkatkan Mutu Pendidikan, Dispendik Jember Gelar Test CKS

Mereka mungkin tidak hadir di ruang-ruang elite organisasi. Mereka mungkin tidak memahami bagaimana lobi dan strategi politik berlangsung. Tetapi merekalah akar yang membuat NU tetap hidup. Naskah awal dengan tepat menyebut jamaah sebagai kekuatan yang membuat NU “tetap hidup, kokoh, dan berbuah hingga hari ini.”

Karena itu, suksesi kepemimpinan NU semestinya tidak dipahami sebagai arena perburuan kekuasaan. Ia adalah ikhtiar memilih siapa yang paling siap memikul amanah umat. Di sinilah makna khidmah harus dikembalikan.

Dalam tradisi pesantren, khidmah bukan jalan untuk memperoleh kedudukan. Seorang santri berkhidmah dengan mengajar. Seorang kiai berkhidmah dengan membimbing umat. Pengurus ranting berkhidmah dengan menghidupkan masjid dan jamaah. Guru madrasah berkhidmah dengan mendidik generasi.

Jabatan hanyalah sarana. Khidmah adalah tujuan. Maka jangan sampai logikanya terbalik: Bukan berkhidmah untuk mendapatkan jabatan, tetapi mendapatkan jabatan untuk memperluas khidmah. Sebab ketika jabatan menjadi tujuan, kekuasaan mudah diperlakukan sebagai milik pribadi. Ketika jabatan menjadi amanah, pemimpin akan selalu bertanya:

Apa yang dapat saya berikan kepada NU? Bukan: Apa yang dapat saya dapatkan dari NU?

Warga NU di pelosok desa mungkin tidak mengetahui siapa bernegosiasi dengan siapa. Mereka tidak mengetahui bagaimana keputusan-keputusan elite dirumuskan. Tetapi mereka mempunyai pertanyaan yang sangat sederhana: “Apakah NU masih membawa keberkahan bagi hidup kami?”

Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada siapa yang menang dalam sebuah kontestasi. Sebab wibawa NU tidak hanya berdiri di atas struktur organisasi. Ia berdiri di atas kepercayaan jamaah. Ketika kepercayaan itu tergerus, struktur sebesar apa pun akan kehilangan daya moralnya.

Karena itu, menjaga NU pertama-tama berarti menjaga hubungan batin antara jam'iyah dan jamaah. Dan ketika hubungan itu hendak dijaga, kita harus berani berbicara tentang sesuatu yang lebih sensitif: kekuasaan.

EPISODE II - KETIKA KHIDMAH BERHADAPAN DENGAN KEKUASAAN

Politik bukan sesuatu yang haram. Ia merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. NU pun tidak boleh apatis terhadap politik. Tetapi ada batas yang harus dijaga:

NU boleh memengaruhi politik, tetapi politik jangan sampai menguasai NU.

NU lahir dari rahim pesantren, tradisi keilmuan, dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kekuatan utamanya bertumpu pada hubungan ulama, pesantren, dan jamaah. Karena itu, kita patut waspada ketika logika perebutan kekuasaan merembes terlalu jauh ke dalam rumah besar ini. Yang paling berbahaya bukan sekadar kompetisi.

Kompetisi masih dapat dikelola dengan aturan dan musyawarah. Yang lebih berbahaya adalah ketika jamaah berubah dari subjek yang dilayani menjadi alat legitimasi kekuasaan. Apalagi jika jabatan diperlakukan sebagai investasi yang harus menghasilkan return.

Dalam konteks inilah isu politik uang menjadi persoalan moral yang serius. Tentu kita harus berhati-hati: jangan menuduh seseorang tanpa bukti, jangan mengubah dugaan menjadi vonis, dan jangan menjadikan isu sebagai alat membunuh karakter. Tetapi prinsip moralnya tetap jelas: Amanah tidak boleh dibeli.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. an-Nisa': 58)

Jabatan bukan piala kemenangan. Bukan pula piutang yang harus dikembalikan. Ia adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan kepada jam'iyah, masyarakat, dan terutama kepada Allah SWT. Karena itu, jangan sampai istilah keagamaan digunakan untuk menyamarkan transaksi kepentingan.

Sedekah adalah sedekah. Bantuan adalah bantuan. Khidmah adalah khidmah. Tetapi jika sebuah pemberian diikat dengan kepentingan memperoleh dukungan politik, maka kita harus jujur menyebutnya sebagai transaksi. Agama semestinya menjadi rem bagi ambisi manusia, bukan stempel suci bagi kepentingan pragmatis. Kita pernah mengalami perjalanan panjang.

Sejak mulai berkhidmah di lingkungan NU pada pertengahan 1970-an, saya menyaksikan bagaimana jam'iyah ini melewati berbagai gelombang sejarah: dari dinamika Situbondo 1984, Cipasung 1994, hingga berbagai perubahan setelah Reformasi.

NU pernah menjadi kekuatan politik formal. Tetapi sejarah kemudian mengajarkan bahwa NU perlu kembali menegaskan jati dirinya melalui Khittah 1926. Khittah bukan berarti NU harus menjauhi politik. Khittah berarti NU tidak boleh kehilangan identitas dan independensinya karena politik. NU harus mampu berdialog dengan kekuasaan tanpa menjadi kendaraan kekuasaan. NU harus dapat dekat dengan pemerintah ketika kedekatan itu menghadirkan maslahat, tetapi juga harus berani mengingatkan ketika kebijakan negara menyimpang dari kepentingan rakyat. Inilah politik kebangsaan yang bermartabat.

Baca Juga : Semarak Maulid Nabi di MIN 2 Kota Malang, Siswa Ikuti Lomba Azan hingga Menulis tentang Rasulullah

Karena itu, kritik terhadap NU tidak otomatis berarti membenci NU. Justru karena mencintai rumah ini, kita harus berani mengatakan ketika atapnya bocor dan dindingnya retak. Kritik yang sehat tidak bertujuan meruntuhkan. Kritik adalah ikhtiar merawat. Jika ada kekurangan, koreksi dengan adab. Jika ada perbedaan, selesaikan dengan musyawarah.

Jika ada persaingan, jangan biarkan ia berubah menjadi permusuhan. Sebab kontestan bisa datang dan pergi. Tetapi NU harus tetap menjadi rumah bersama. Lalu, setelah kontestasi selesai, pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang menang. Pertanyaannya:

NU akan menjadi apa setelah Muktamar?

EPISODE III - SETELAH MUKTAMAR, NU HARUS BAGAIMANA?

Muktamar pada akhirnya akan selesai. Para kandidat akan kembali ke rumah masing-masing. Peserta akan meninggalkan arena. Spanduk akan diturunkan. Sorak-sorai akan berhenti. Tetapi NU harus tetap hidup.

Karena itu, siapa pun yang kelak menerima amanah kepemimpinan NU tidak boleh merayakan hasil Muktamar sebagai kemenangan pribadi. Pihak yang belum terpilih bukan musuh. Pendukung bukan kelompok yang harus dibayar dengan jabatan. Dan jabatan bukan hadiah untuk membalas jasa politik. Pemimpin NU harus mempersatukan, bukan membalas.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mestinya menjadi cermin bagi siapa pun yang ingin memimpin. Sebelum menghitung berapa banyak dukungan yang diperoleh, hitunglah berapa banyak amanah yang akan dipikul. Sebelum berpikir siapa yang harus diberi posisi, pikirkan siapa yang harus dilayani. Sebelum merayakan kemenangan, pikirkan bagaimana menyembuhkan kemungkinan luka akibat kontestasi. Sebab pemimpin yang berhasil bukan hanya pemimpin yang mampu memenangkan pemilihan. Pemimpin yang berhasil adalah yang mampu memenangkan kembali hati mereka yang berbeda pilihan.

NU harus tetap menjadi rumah yang teduh bagi semua. Rumah para ulama. Rumah pesantren. Rumah jamaah. Rumah pendidikan. Rumah pengabdian. Dan dalam konteks Indonesia, rumah yang ikut menjaga moral kehidupan kebangsaan. Kita boleh berbeda pilihan. Boleh berbeda pandangan. Boleh mengkritik. Tetapi kecintaan kepada NU tidak boleh tawar-menawar.

Jangan sampai NU kuat secara struktur tetapi rapuh secara moral. Jangan sampai besar secara politik tetapi kehilangan kedalaman spiritual. Jangan sampai dekat dengan kekuasaan tetapi jauh dari jamaah. Jangan sampai megah di pusat tetapi sepi di akar rumput. NU harus besar tanpa kehilangan jiwa. Akar sejarahnya panjang. Pesantrennya kokoh. Ulamanya masih menjadi rujukan. Jamaahnya sangat besar. Semua itu adalah modal sosial yang tidak ternilai.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan Kami, sungguh akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-'Ankabut: 69)

Maka pesan kita sederhana. Jadikan NU sebagai jalan pengabdian, bukan kendaraan kekuasaan. Jadikan jamaah sebagai amanah yang dilayani, bukan massa yang dimanfaatkan.

Jadikan jabatan sebagai sarana memperluas khidmah, bukan tujuan pragmatis. Dan kepada siapa pun yang menerima amanah kepemimpinan NU: Menanglah tanpa membeli. Memimpinlah tanpa membalas. Berjuanglah tanpa membenci. Berkhidmahlah tanpa pamrih. Sebab keberhasilan sebuah Muktamar bukanlah ketika seseorang berhasil menduduki jabatan.

Keberhasilannya adalah ketika marwah jam'iyah tetap terjaga, ulama tetap dimuliakan, jamaah tetap terayomi, ukhuwah tetap terpelihara, pesantren semakin kuat, dan NU semakin memberi manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Kita mungkin hanya sebentar berada di rumah besar NU ini. Tetapi jangan karena kita tinggal sebentar, rumah yang diwariskan para muassis kepada kita justru kita rusak untuk generasi sesudah kita. Menjaga NU berarti menjaga amanah. Menjaga amanah berarti menjaga umat. Menjaga umat berarti menjaga agama dan masa depan bangsa.

Wallahu a'lam bish-shawab.

*)Penulis:  H. Fatchullah,SH, Mustasyar PCNU Kota Malang